Citizen Reporter

Pertemuan Regional AICHR di Bangkok, Angkie: Indonesia Punya Perhatian Besar Isu Disabilitas

Angkie mengaku, tidak mudah mewujudkan berbagai catatan dari pertemuan nan amat menginspirasi itu.

Pertemuan Regional AICHR di Bangkok, Angkie: Indonesia Punya Perhatian Besar Isu Disabilitas
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ISTIMEWA
Foto bersama disela Pertemuan Regional AICHR di Bangkok 

Citizen Reporter

Ayu Dwinary 

BANGKOK - Dari sekitar 90 juta orang penyandang disabilitas di Asia Tenggara, diperkirakan sekitar 60 persen di antaranya -mencapai 54 juta orang- merupakan perempuan.

Namun, baik perempuan dengan disabilitas maupun Persons with Disabilities (PwD) dengan identitas gender terpinggirlan lainnya masih kurang terwakili dalam kehidupan politik dan publik.

Padahal, partisipasi yang berarti dari perempuan dengan disabilitas dalam proses politik akan meningkatkan status mereka sebagai warga negara yang setara sambil memberikan landasan bagi integrasi ke dalam masyarakat dengan memecah stigma sosial dan marginalisasi, memastikan partisipasi untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan, dan meningkatkan akuntabilitas perwakilan terpilih.

Terjadi Antean Kendaraan, Lalulintas Mulai Macet di Jembatan Landak

Penegasan ini merupakan salah satu poin penting yang tercetus dalam Dialog Regional ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) 2019 pada Pengarusutamaan Hak-hak Penyandang Disablitas di Komunitas ASEAN.

Acara yang dihadiri Staf Khusus Presiden dan Juru Bicara Presiden bidang Sosial Angkie Yudistia ini berlangsung di Bangkok, 3-5 Desember 2019 dengan mengambil tema ‘Empowering Persons with Disabilities with Marginalized Gender Identities and Expressions to Participate in Political and Public Life’.

“Secara khusus, saya melihat Indonesia memiliki harapan besar dalam isu perempuan disabilitas ini. Terbukti dengan keputusan Presiden Jokowi memilih saya sebagai Staf Khusus dan Juru Bicara Presiden,” kata Angkie.

Di akhir forum, pertemuan yang diikuti puluhan perwakilan PwD dari negara-negara ASEAN ini menghasilkan beberapa rekomendasi.

“Yang pertama, yakni melibatkan perempuan disabilitas dalam perumusan kebijakan nasional, pengembangan rencana aksi, dan proses pemantauan dan pelaporan UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) melalui kelompok kerja dan peluang lain untuk berkolaborasi dengan pemangku kepentingan pemerintah,” papar Angkie.

Halaman
12
Penulis: Stefanus Akim
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved