Pemkab Landak Raih Penghargaan dari KIP Predikat Badan Publik Informatif

Melalui pemenuhan hak itu, diharapkan akan dapat memastikan peningkatan kualitas hidup warga negara.

Pemkab Landak Raih Penghargaan dari KIP Predikat Badan Publik Informatif
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ISTIMEWA
Penghargaan dari KIP untuk Pemkab Landak 

LANDAK - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Landak berhasil mendapat penghargaan dari Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk predikat Badan Publik Informatif Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalbar.

"Kami mengucapkan terimakasih untuk KIP pusat yang telah mengapresiasi pemkab Landak dengan penghargaan ini. Ini tentu menjadi atensi khusus bagi kami di Pemkab Landak untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait berbagai kebijakan yang kita lakukan," ujar Bupati Landak dr Karolin Margret Natasa.

Meski demikian kata Karolin, Pemkab Landak tidak akan berpuas diri karena penghargaan ini adalah cambukan bagi Pemkab Landak untuk terus meningkatkan komitmen dalam mewujudkan keterbukaan informasi bagi masyarakat.

VIDEO: RSUD Kayong Utara Resmi Sandang Status Badan Layanan Umum Daerah

Dia menjelaskan, untuk memperoleh informasi dari lembaga pemerintah telah dijamin oleh konstitusi, sesuai dengan Pasal 28F dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur hak setiap orang untuk memperoleh dan menyampaikan informasi.

Karena itu, hak atas informasi yang terbuka menjadi pembuka jalan bagi terjaminnya pelaksanaan hak-hak asasi lainnya, seperti hak atas pendidikan, hak untuk hidup sejahtera, hak untuk hidup aman, dan hak warga negara lainnya.

Melalui pemenuhan hak itu, diharapkan akan dapat memastikan peningkatan kualitas hidup warga negara.

"Untuk itu, saya akan mendorong setiap SKPD dan lembaga layanan publik yang ada di Landak untuk meningkatkan intensitas komunikasi dan penyebaran informasi kebijakan strategis kepada masyarakat. Hal ini selaras dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2015 dan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo," tutur Karolin.

Mantan anggota DPR dua periode itu menambahkan, berlakunya Undang Undang No 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik seluruh elemen masyarakat harus mengetahui, mengenal, dan mengawal langsung pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di masyarakat termasuk diantaranya generasi milenial.

Gelar Muscab, Edi Kamtono Harap Hiswana Migas Ambil Andil Besar Pada Pendistribusian Gas dan BBM

"Melalui berlakunya UU KIP dapat menanamkan kesadaran pada generasi milenial untuk hak mengakses informasi publik. Pelaksanaan Kerterbukaan informasi publik yang konsisten bisa menumbuhkan budaya peduli terhadap hak untuk tahu (right to know) terhadap informasi publik pada generasi milenial," tuturnya.

Keterbukaan informasi publik merupakan keharusan, semakin terbuka semakin baik, namun juga memberikan dampak yang negatif bagi masyarakat jika digunakan secara tidak bijak.

Menurut Karolin, informasi publik harus diketahui masyarakat, oleh karenanya masyarakat mempunyai hak untuk tahu yang juga merupakan hak asasi manusia.

"Jika digunakan dengan baik akan berdampak positif pula, maupun sebaliknya. Dengan terus melakukan sosialisasi tentang informasi publik dan pentingnya untuk menggunakan hak untuk tahu pada generasi milenial diharapkan mampu terselenggara proses pembangunan yang transparansi dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang yang ada," pungkasnya.

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak
 

Penulis: Alfon Pardosi
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved