Breaking News:

Beredar Pengumuman Penerimaan Anggota Satpol PP, Martin Nandung Tegaskan Hoaks

Surat pengumuman itu persis nampak resmi dengan dua logo di atas surat pengumuman.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / RIZKY PRABOWO RAHINO
Kasatpol PP Sintang, Martin Nandung 

SINTANG - Beredar pengumuman lowongan kerja sebagai tenaga Bantuan Polisi (Banpol PP) Pamong Praja tahun 2020 di media sosial.

Dalam surat pengumuman itu tertulis, dalam rangka seleksi peneriman bantuan polisi pamong praja, Kabupaten Sintang tahun 2020 sebagai tenaga perbantuan dalam melaksanakan tugas pokok polisi pamong praja.

Surat pengumuman itu persis nampak resmi dengan dua logo di atas surat pengumuman.

Namun, yang meragukan surat itu tidak tercantum cap dan tanda tangan penanggungjawab.

Pengumuman seleksi penerimaan banpol pp hoax
Pengumuman seleksi penerimaan banpol pp hoax (TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA/Warga)

Kepala Satpol PP dan Damkar, Martin Nandung menegaskan surat pengumuman itu tidak benar.

Satpol PP juga tidak mengeluarkan surat pengumuman rekrutmen seleksi Banpol Pamong Praja.

Membahayakan Masyarakat, Satpol PP Bongkar Bangunan Bekas Kebakaran Pasar Merdeka

"Gak jelas sumber dan tidak ada penanggungjawab. Ndak ada cap dan tanda tangan," jelas Martin, Kamis (5/11).

Martin mengungkapkan sampai sejauh ini, pihaknya belum ada membuka seleksi penerimaan anggota Satpol PP. Ia menduga, pengumuman itu dibuat oleh oknum untuk mencari keuntungan.

"Belum ada (pembukaan) Karena anggaran tidak tersedia di 2020. Indikasi awal ada oknum yg mau memfasilitasi masuk satpol PP dengan jumlah biaya tertentu," jelas Martin.

Satpol PP Kurang Personel

Kasat Pol PP Sintang, H Abdurrani mengakui kekurangan jumlah personel dan menjadi permasalahan dalam implementasi tupoksi. Betapa tidak, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Sintang, menurut Kasat masih jauh dari kata ideal.

"Idealnya, Satu personel Pol PP melayani 1.000 penduduk. Jadi, idealnya kalau Sintang itu sekitar 400 personel. Karena jumlah penduduk sekitar 400 ribu jiwa," ungkapnya, Senin (21/3/2016) siang.

Namun, lantaran kondisi kecamatan dengan kondisi Kota berbeda. Idealnya untuk  Sintang minimal perlu 150 personel. "Sekarang kami hanya 80 personel, masih kurang separuhnya. Sehingga, jika kami lakukan kegiatan masih belum maksimal karena terbatas," terangnya.

Kurangnya personel membuat kelabakan saat kegiatan seperti Razia Penyakit Masyarakat (Pekat). Terlebih saat banyak titik dikunjungi. Mau tidak mau, Pol PP harus membuat daftar prioritas dan mengelompokkan dari sisi urgenitas.

"Paling terasa saat menjalankan tiga tupoksi bersamaan. Di Kota, kami kurang apalagi di Kecamatan. Di Kecamatan hanya satu atau dua personel. Kasatpol PP tingkat kecamatan dirangkap oleh Kasi Trantib (Ketentraman dan Ketertiban;red) Kecamatan. Jika ada masalah ketertiban umum atau masyarakat, tentu kewalahan kalau tak pandai libatkan masyarakat," pungkasnya.

Penulis: Agus Pujianto
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved