Dua Daerah di Kalbar Terancam Dikenakan Sanksi, Sutarmidji Cari Siapa Yang Salah

Melawi udah tahun ke empat, begini terus. Artinya apa yang salah di sana. Harusnya bisa cepat semuanya, harus dibicarakan

Dua Daerah di Kalbar Terancam Dikenakan Sanksi, Sutarmidji Cari Siapa Yang Salah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Arahan dan sambutan Gubernur Kalbar Sutarmidji saat acara pemancangan tiang pertama pembangunan RSUD dr Soedarso, Jalan dr Soedarso, Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (24/9/2019) pagi. 

PONTIANAK - Gubernur Kalbar Sutarmidji mengatakan dari 14 kabupaten/kota yang seharusnya memasukkan RAPBD ke Kemendagri melalui Pemprov Kalbar untuk dievaluasi, masih tersisa dua daerah yang hingga akhir tahun ini belum juga menyerahkan.

Dua daerah itu adalah Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Melawi.

Kemendagri melalui Pemerintah Provinsi Kalbar akan mengkaji pemberian sanksi bagi daerah yang belum menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sebagaimana diketahui, seharusnya provinsi maupun kabupaten/ kota sudah menetapkan APBD paling lambat 30 November 2019

”Sedang dilakukan pendalaman dan pengkajian apa dan bagaimana menerapkan sanksi ini nantinya,” kata Gubernur Kalimantan Barat, H Sutarmidji di ruang kerjanya, Senin (2/11/2019).

Bahkan untuk Kabupaten Melawi bukan kali ini saja terlambat, namun sudah tahun ke empat selalu saja terlambat .

Penyusunan APBD Terlambat, Gubernur Sutarmidji Siapkan Sanksi Tegas Melawi dan Mempawah

"Saya akan pelajari kasus ini. Jika bupati secara tahapan sudah melaksanakan yang menjadi tahapannya tapi DPRD tidak mengesahkan, cukup bupati keluarkan peraturan kepala daerahnya," terang Midji.

Ia pastikan terapan sanksi tersebut, kalau yang salah eksekutif maka bupati tak boleh terima haknya kecuali gaji, jika pihak dewan yang salah maka hak dewan juga tidak akan diberikan selama enam bulan.

"Saya pastikan saya akan kenakan sanksi itu. Kalau misalnya Melawi dua-duanya salah. Pak Panji baru masukan November sehingga dewan tak bisa bahas. Tapi kami masih kaji apakah salah dewan atau bupatinya ," ujarnya.

Ia menegaskan pemerintahan provinsi ikut mengkaji sanksi tersebut lantaran sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan dirinya akan melakukan kewenangan itu.

Halaman
123
Penulis: Anggita Putri
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved