AMAN Kalbar Adakan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018, Ini Pembahasannya

Perda ini juga harus diikuti dengan adanya SK kepala daerah serta diwujud nyatakan di dalam kehidupan bermasyarakat

AMAN Kalbar Adakan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018, Ini Pembahasannya
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ MARPINA SINDIKA WULANDARI
Peserta Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sekadau, bertempat di Aula Hotel Multi Sekadau, Selasa (3/12/2019) 

SEKADAU- AMAN KAL-BAR laksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, yang bertempat di Aula Hotel Multi Sekadau, Selasa (3/12/2019).

Hadir pada sosialisasi tersebut Staf Ahli Bupati Sekadau Bidang Hukum dan Politik Sehan, Kadis PMD Kabupaten Sekadau Bayu Dwi Harsono, Ketua BPH AMAN KalBar Dominikus Uyub, perwakilan masyarakat adat di Kabupaten Sekadau, Ormas, Tokoh adat, Tokoh masyarakat dan perwakilan dari partai politik.

Ketua Badan Pengurus Harian Aman Kalbar Dominikus Uyub mengharapkan dengan dilaksanakannya sosialisasi tersebut akan meningkatkan adanya sinergitas yang baik antara stakeholder yang ada.

Masuk 3 Besar Dalam Sayembara Maskot Pemilu 2020 KPU Sekadau. Jujun: Hobby Yang Berdampak Positif

"Perda ini menjadi penting untuk di sampaikan pada seluruh elemen. Karena posisi masyarakat adat berada di setiap wilayah, dimanapun ada dan perda ini diperuntukkan untuk kepentingan hidup masyarakat hukum adat," ungkapnya.

Menurutnya di setiap hutan yang ada di Indonesia pasti didiami oleh masyarakat adat. Sehingga sangat penting bagi setiap elemen masyarakat memahami tentang apa itu masyarakat hukum adat.

Sementara Staf Ahli Bupati Sekadau Bidang Hukum dan Politik Sehan menyebut Perda selain sebagai undang-undang, tetapi juga sebagai pegangan untuk masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Sekadau.

Perda ini juga harus diikuti dengan adanya SK kepala daerah serta diwujud nyatakan di dalam kehidupan bermasyarakat.

Ia pun berharap agar kegiatan ini bukan hanya sosialisasi, tetapi juga ada diskusi, dialog yang menghasilkan solusi, juga dapat mendukung Pemda Sekadau dalam penerapan Perda Nomor 8 Tahun 2018 itu sendiri.

"Partisipasi masyarakat juga masih diharapkan agar penerapan Perda ini dapat berjalan sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat juga tentunya," ujar Sehan.

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: Marpina Sindika Wulandari
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved