Advetorial

Dishub Kalbar Gelar Rakor FFLAJ 2019, Fokus Masalah Yang Jadi Prioritas Dukung Program Desa Mandiri

"Semoga melalui Forum ini mampu mewujudkan penurunan angka kecelakaan lalu lintas," harapnya.

Dishub Kalbar Gelar Rakor FFLAJ 2019, Fokus Masalah Yang Jadi Prioritas Dukung Program Desa Mandiri
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ANGGITA PUTRI
Foto bersama Sekretaris Daerah Kalbar, A.L. Leysandri, usai membuka FFLAJ Provinsi Kalbar 2019 yang diselenggarakan di Hotel Kapuas Palace Pontianak , Senin (2/12/2019). 

Ia mengatakan sejauh ini ada beberapa trayek yang tidak memungkinkan untuk dibuka karena melihat jumlah potensi penumpangnya sedikit. Maka dari itu akan diupayakan untuk membuat trayek perintis yang diberikan melalui bantuan subsidi.

"Kedua soal keselamatan ini kami tidak bisa bekerja sendiri dan sebagaian besar kewenangan di aspek keselamatan ada di tangan polisi ," ujarnya.

Maka dari itu mulai dari Ditlantas Polda Kalbar sampai Satlantas seluruh Kalbar hadir pada Forum FLLAJ 2019.

"Karena yang berwenang melakukan penindakan adalah di jajaran polisi , kami hanya melakukan pembinaan dan pengawasan bersama instansi lain," ujarnya.

Ia mengatakan sepanjang itu masih lintas kabupaten kota masih menjadi kewenangan Dishub Kalbar, tapi kalau aktivitas ada dalam satu kabupaten kota maka itu akan menjadi kewenangan mereka sendiri.

"Salah satu indikator desa Mandri adalah adanya trayek anggkutan tetap antara yang melewati atau berada di desa itu.
Makanya kami akan berupaya di tempat yang sudah ada trayeknya ingin terus di kembangkan . Bagi yang belum ada trayek melintas maka subsidi angkutan menjadi solusi ," jelasnya.

Sejauh ini untuk subsidi ia katakan masih mengandalkan kementrian perhubungan dan ada belasan rute trayek yang dibuka di Kalbar untuk menghubungkan satu desa dengan desa lainnya. Bersifat dalam satu kabupaten atau lintas kabupaten kota. Tapi dengan sendiri dia akan melintadi beberapa desa.

"Misalnya di Putusibau kita buka trayek dari kecamatana yang melewati Badau. Maka ada 5 kecamatan dan puluhan desa yg di lewatinya ," ujarnya.

Terkait hal ini ia katakan tentu secara implisit gubernur Kalbar Mengharapkan penanganan di semua indikator itu harus dilakukan secara multisektoral melalui forum lintas instansi itulah sebabnya para instansi terkait hadir di Forum tersebut.

"Melalui kegiatan ini untuk melaksanakan arahan gubernur untuk penanganan dari lintas instansi tanpa kehadiran lintas instansi ketika akan membuka trayek perintis kalau tidak di dukung Dishub kabupaten kota susah juga tercapai , dan tanpa dukungan pemerintah pusat yang telah mengucurkan subsidi ke operator angkutan maka tidak akan terealisasi ," pungkasnya. (*)

Penulis: Anggita Putri
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved