Advetorial

BPJS Kesehatan Gencar Berikan Pemahaman JKN-KIS Kepada Jurnalis

Salah satu diantaranya adalah peredaran hoax (berita tidak dapat diyakini kebenarannya) oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab.

BPJS Kesehatan Gencar Berikan Pemahaman JKN-KIS Kepada Jurnalis
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA/BPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan Cabang Pontianak gelar diskusi bersama wartawan dalam rangka memberikan pemahaman terkait JKN-KIS 

PONTIANAKBPJS Kesehatan Cabang Pontianak mengajak wartawan sebagai pembuat berita dari beberapa media di Pontianak untuk berdiskusi sekaligus memberikan pemahaman terkait program JKN-KIS.

Hal itu seiring dengan kemajuan teknologi dan banjir arus informasi di era digital saat ini semakin tak terbendung bak pisau bermata dua, di satu sisi teknologi menawarkan berbagai macam kemudahan yang dapat kita manfaatkan namun di sisi lainnya dapat menjadi ancaman karena muncul sisi lain dari teknologi yang perlu disikapi secara bijak untuk kita semua.

Salah satu diantaranya adalah peredaran hoax (berita tidak dapat diyakini kebenarannya) oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab.

Kegiatan yang dilaksanakan di Pontianak pada hari Selasa (26/11) kemarin dihadiri pula oleh ketua AJI (Aliansi Jurnalis Independen) Pontianak.

Kepala Bidang SDM, Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Pontianak Dwi Restiyanti mengatakan kegiatan ini penting untuk dilaksanakan, apalagi saat ini baru saja ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 219 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

“Ada beberapa kebijakan yang diubah dalam Perpres nomor 75 tahun 2019, salah satu diantaranya adalah penyesuaian iuran peserta Program JKN-KIS yang sampai saat ini masih sering menjadi perhatian banyak pihak. Ada yang mendukung namun ada pula yang berkeberatan. Hal inilah yang harus terus kami sosialisasikan agar masyarakat memahami dan menilai secara bijak terhadap keputusan pemerintah tersebut,” tutur Yanti.

Penyesuaian iuran merupakan upaya pemerintah memastikan Program Jaminan Kesehatan (JKN-KIS)  berjalan berkesinambungan. Sebelum ditetapkannya Perpres nomor 75 tahun 2019, iuran peserta masih di bawah perhitungan aktuaria. Tentu saja hal ini menyebabkan defisit akan tetap terjadi karena biaya pelayanan kesehatan yang setiap harinya terus meningkat.

Ketua Aliansi Jurnalis Indonesia Dian Lestari menyampaikan harapannya agar penyesuaian iuran yang berlaku saat ini diiringi dengan peningkatan pelayanan kesehatan.

“Kami sebagai organisasi profesi Jurnalis tentu sangat mengapresiasi gencarnya BPJS Kesehatan melaksanakan sosialisasi kebijakan terbaru program JKN-KIS. Harapan kami penyesuaian nantinya sejalan dengan peningkatan pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat. Satu harapan kami terhadap program JKN-KIS, di daerah banyak sekali rekan kami yang berprofesi sebagai kontributor berita yang saat ini masih terdaftar sebagai peserta mandiri, mungkin berat bagi mereka saat berlaku kenaikan iurannantinya. Harapan kami BPJS Kesehatan dapat membantu mendorong pemberi kerja untuk lebih memperhatikan jaminan kesehatan terutama untuk Kontributor yang ada di daerah agar mereka lebih tenang dalam bekerja,’’ tutur Dian.

Sesuai dengan Perpres nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dalam pasal 13 menyebutkan Pemberi Kerja Wajib mendaftarkan diri dan pekerjanya sebagai peserta Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran. Untuk masyarakat yang tergolong tidak mampu, dapat mengajukan kepesertaan menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dengan menghubungi Dinas Sosial setempat untuk selanjutnya akan dilakukan verifikasi.

Perlu diketahui juga saat ini pemerintah sudah sangat luar biasa membantu menanggung iuran untuk rakyat Indonesia dari 222 juta peserta JKN-KIS hampir separuhnya merupakan penduduk miskin dan tidak mampu yang iurannya ditanggung oleh pemerintah baik melalui APBD maupun APBN.

Di Provinsi Kalimantan Barat dari total jumlah populasi penduduk sebanyak 5.427.075 jiwa (sesuai data disdukcapil Prov. Kalbar Semester 1 tahun 2019) sudah 69,55 % atau 3.774.796 jiwa yang sudah menjadi peserta JKN-KIS dan sebanyak kurang lebih 54,24% penduduk Kalimantan Barat yang sudah tercover tersebut merupakan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

“Harapan kami kepada seluruh rekan jurnalis, mari bersama kita memahami dengan cermat terkait pelaksanaan program JKN-KIS serta sampaikan kepada masyarakat melalui berita yang berimbang, mohon jika ada berita yang masih  belum diayakini di konfirmasi terlebih dahulu. BPJS Kesehatan akan selalu berusaha melayani dan memberikan informasi sesuai data dan fakta yang terjadi dilapangan. Jutaan masyarakat Indonesia sangat bergantung pada program JKN-KIS mari bersama bergotong-royong. Saat sehat jangan pernah lupa membayar iuran karena diluar sana banyak saudara kita yang membutuhkan. Mari bergotong-royong untuk Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera,’’ tutup Yanti. (*).

Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved