Banyak Temuan! Gubernur Kalbar Sutarmidji Bakal Hapus Pejabat Eselon III dan IV Tahun 2020

Kenapa, pemangkasan eselon III dan IV? Itu tanda pelayanan yang lamban selama ini.

Penulis: Anggita Putri | Editor: Madrosid
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Pengambilan sumpah dan pelantiakan jabatan administrasi di lingkungan pemerintah kota Pontianak, di kantor Wali kota Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (23/1/2018) siang. Wali kota Pontianak Sutarmidji melantik 35 pejabat eselon yang terdiri dari sembilan pejabat eselon III dan 26 pejabat eselon IV. 

PONTIANAK - Gubernur Kalbar Sutarmidji bakal memberlakukan kebijakan Presiden RI Joko Widodo yakni menghapuskan dan mengganti pejabat eselon III dan IV dengan Artificial Intelligence (AI) pada 2020 mendatang.

Sedangkan pejabat terkait akan dialihkan ke jabatan fungsional.

Pejabat eselon III dan IV yang akan dihapuskan nantinya berada dibeberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PSTP).

Penghapusan akan dilakukan pada Januari 2020 mendatang.

Pernyataan ini disampaikan terbuka oleh Sutarmidji saat memimpin upacara peringatan Hari Korpri ke-48 tahun dan Hari Kesehatan Nasional yang ke- 55 tahun di Halaman Kantor Gubernur Kalbar, Jumat (29/11).

Diangkat Jadi Pejabat Eselon III, Mega Adelika Akan Berikan Yang Terbaik

Midji memastikan, penghapusan pejabat eselon III dan IV tidak dilakukan secara menyeluruh karena masih dibutuhkan untuk bidang-bidang tertentu terutama pelayanan untuk kebutuhan masyarakat.

Ia mengatakan, pelayanan yang sifatnya investasi perlu dipangkas, tapi tidak untuk bidang kesehatan.

"Kalau saya, dijajaran PU semua Kasi saya setuju untuk dihilangkan supaya ada percepatan. Lambannya setelah saya evaluasi betul eselon IV, bahkan distaf . Beberapa memang harus dipangkas, tidak bisa tidak,” ungkap Midji. 

“Inilah konsekuensi dari penilaian kinerja ASN yang tidak maksimal, terlalu birokratis. Akibatnya pemerintah memutuskan untuk menghilangkan mata rantai. Tujuan menghapus eselon III dan IV memotong mata rantai birokrasi. Itu yang harus dievaluasi setiap anggota Korpri," jelasnya.

Midji meminta eselon III dan IV bersiap-siap dievaluasi. Meski tak semua dihapus, tapi ia memastikan 75 persen eselon IV akan hilang.

"Saya selalu mengingatkan anggota Korpri untuk memberikan pelayanan cepat dan baik. Kenapa, pemangkasan eselon III dan IV? Itu tanda pelayanan yang lamban selama ini. Saya berharap ini menjadi perhatian bagi kita semua anggota Korpri. Berikan layanan yang tepat dan baik," ujarnya.

Ia melihat, yang paling tidak bisa berubah adalah jajaran PUPR. Dirinya khawatir lantaran PUPR merupakan tempat untuk membangun Kalbar.

Jika kalau kelakuan tak berubah, kata Midji, maka tidak akan ada perubahan yang signifikan untuk Kalbar.

"Saya tidak mau meninggalkan kesan bahwa ketika saya memimpin tidak ada yang saya buat. Kalau ada yang tidak ingin Kalbar maju, saudara jangan bertugas ditempat yang menjadi simpul untuk percepatan kemajuan Kalbar," ujarnya.

Ia mengatakan, sejauh ini masih melihat hasil audit, di mana banyak temuan.

“Berarti tidak beres, eselon IV-nya pasti akan dipangkas. Bentuk penggantinya kita masih menunggu petunjuk kementerian. Tapi setelah dievaluasi, ternyata dibeberapa dinas memang perlu menghilangkan eselon IV. Pengambilan keputusan terlalu lambat dan lambatnya bukan dijajaran eselon II tapi berada dieselon IV," ungkapnya.

Ia mengajak seluruh jajaran meningkatkan kedisiplinan dan melakukan inovasi supaya pelayanan-pelayanan ASN Anggota Korpri semakin baik, cepat dan semakin hari mendapatkan simpati.

Ia mengatakan, ke depan Pemprov dapat memberikan layanan yang terbaik. Ia juga tak mau jajaran eselon II juga ikut dipangkas sehingga tidak ada eselonering lagi. Itu bisa merugikan anggota Korpri.

"Sekali lagi saya mengajak kerja betul-betul profesional. Betul-betul untuk kemajuan daerah kita masing masing," ucapnya.

Ia meminta PTSP untuk mempercepat izin, memangkas hari, memangkas prosedur dan data terintegrasi dengan baik.

"Dalam sambutan presiden tadi dibilang jangan terlalu tergantung prosedur. Selama ini kita selalu prosedur, takut diaudit, jadinya tidak berkembang. Auditornya terlalu. Salah dikit titik koma saja bisa jadi masalah," ujarnya.

Ia sudah menyampaikan ke Presiden Jokowi agar tak selalu bicara prosedur, tapi bagaimana berinovasi agar hal-hal yang tidak prinsip tidak dijadikan masalah.

Kepala Badan Kepegawaian, Pemberdayaan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kalbar Ani Sofyan melalui Biro Organisasi BKPSDM Kalbar Marjani menyatakan, saat ini BKPSDM Kalbar masih melakukan pemetaan terkait pemangkasan eselon III dan IV di jajaran Pemprov Kalbar.

"Kami masih melakukan pemetaan," ucap Biro Organisasi BKPSDM Kalbar, Marjani saat di konfirmasi melalui pesan WhatsApp.

Hapus Fasilitas

Kementerian Keuangan telah memangkas jabatan strukturan eselon III dan IV di jajaran kementeriannya. Namun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan para pejabat tidak mengalami perubahan gaji. Namun, terdapat perubahan fasilitas yang didapatkan.

"Gaji tidak berubah, tapi mungkin fasilitasya. Presiden kemarin menyampaikan di pidato tidak akan memengaruhi dari sisi penerimaan mereka (PNS)," ujar Sri di Jakarta.

Satu di antara faslitias yang diterima pejabat eselon III dan IV adalan mobil dinas. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan Standar kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri, yang terbit dan berlaku pada 14 April 2015.

Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Tjahjo Kumolo memastikan, pemangkasan eselon tidak akan berdampak kepada gaji pejabat tersebut. "Untuk gaji, tunjangan tidak ada perubahan, jabatan fungsional kan sama," ujar Tjahjo.

Mantan Menteri Dalam Negeri itu tak mau menyebut penyederhanaan eselon sebagai pemangkasan. Sebab menurunya, pejabat eselon tersebut akan diubah jabatannya menjadi pejabat fungsional. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan agar kerja birokrasi pemerintahan semakin efektif dan efisien.

Saat ini Kemenpan-RB baru meminta masukan awal dari seluruh sekertariat jenderal dan kementerian atau lembaga terkait rencana pemangkasan pejabat eselon tersebut.

"Lalu nanti kami meminta masing-masing kementerian lembaga untuk melakukan koreksi dari apa yang kami sampaikan," ucap Tjahjo Tjahjo berharap dalam tempo paling lama 6 bulan konsep pemangkasan eselon sudah dapat selesai. (tribun network/ang/oni)

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved