Tuntut Keadilan, Krisantus Minta Penegak Hukum Tindak Tegas Korporasi Pembakar Lahan

Krisantus juga mendesak supaya pemerintah mencabut perusahaan yang tidak serius di Kalbar.

Tuntut Keadilan, Krisantus Minta Penegak Hukum Tindak Tegas Korporasi Pembakar Lahan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ AGUS PUJIANTO
Anggota Komisi IV DPR RI Dapil Kalbar, Krisantus Kurniawan    

SINTANG -Anggota Komisi IV DPR RI Dapil Kalbar, Krisantus Kurniawan meminta Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penegakan hukum tidak tebang pilih memproses perkara Karhutla.

Krisantus meminta, proses hukum terhadap korporasi yang sudah disegel baik oleh jajaran Polda Kalbar, maupun Gakuum KLHK tegas terhadap perusahaan sawit yang sudah disegel.

“Saya juga ingin menuntut keadilan. Saya pegang data. Perusahaan yang diterapkan sanksi administrasi sanksi ringan, 15 perusahan. Perusahaan disegel oleh KLHK, 30 di kalbar. Perusahan disegel polisi ada 18 perusahaan. Harapan kami penegakan hukum jangan tebang pilih lah. Kalau ada enam peladang dipenjara perusahaan juga. Proses juga mereka,” tegas Krisantus usai mendengar aspirasi Aliansi Solidaritas Anak Peladang (ASAP) saat kungker ke Kabupaten Sintang, Jumat (29/11/2019).

 VIDEO: Sutarmidji Targetkan 5000 Penghafal Al Quran Selama Kepemimpinannya

Selain itu, legislator Partai PDI-P Perjuangan ini juga meminta agar Aparat Penegak Hukum mengedepankan sisi arif dan kebijaksaan dalam menyelesaikan persoalan peladang.

“Oke proses terus berjalan, tapi saya mau (Peladang) bebas murni, tidak ada stempel sebagai mantan narapidana. Anak peladang takut, ayahnya ada stempel narapidana. Kami paham proses hukum tidak bisa diintervensi, harapan saya proses tetap berjalan tetapi harapan kami peladang itu bebas,” harap Krisantus.

 Krisantus kembali mempertegas, Karhutla di Kalbar bukan akibat peladang membuka lahan dengan cara dibakar, akan tetapi disebabkan oleh perusahaan.

Pria kelahiran Nanga Layung, Kecamatan Sepauk, Sintang, tersebut mengaku bingung dan bertanya-tanya, bagaimana mungkin kabut asap disebabkan oleh peladang, sementara persentase peladang tradisional sudah berkurang.

KPK Tetapkan Mantan Kakanwil BPN Kalbar Jadi Tersangka, Terima Gratifikasi Senilai Rp 22,23 Miliar

“Jaman dulu, banyak orang berladang, semua rerata berladang, pegawai pun beladang, tapi tidak ada kabut asap. Nah sekarang, orang berladang kurang, sudah berpendidikan, maju, yang banyak sekarang justru perkebunan. Kenapa lalu terjadi kabut asap, kan bertanya kita. Artinya kita tidak bisa memvonis kabut asap diakibatkan oleh peladang,” tanya Krisantus.

Selain itu, Krisantus juga mendesak supaya pemerintah mencabut perusahaan yang tidak serius di Kalbar.

Halaman
12
Penulis: Agus Pujianto
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved