Kunjungan Kemitraan ke BBPOM Kalbar, H Alifudin Juga Tanyakan Soal Kratom

Dalam pertemuannya H. Alifudin menyampaikan hasil rapat Komisi IX DPR RI yang dilakukan pada 7 November yang lalu di Jakarta.

Kunjungan Kemitraan ke BBPOM Kalbar, H Alifudin Juga Tanyakan Soal Kratom
TRIBUNPONTIANAK/RIDHO PANJI PRADANA
Satu diantara anggota DPR RI, dapil Kalbar, H Alifudin, mengadakan kunjungan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kalimantan Barat (BBPOM Kalbar) yang bertempat di sekitar RSU Soedarso, di jalan Dr Soedarso, Sungai Raya Dalam, Pontianak, Jumat (29/11/2019). 

"Terkait kratom, saya dapat banyak sekali permintaan terutama dari warga Kapuas Hulu terkait kratom, karena mereka sudah mulai bahkan sudah sampe memanen, kalo tiba tuba dilarang, dampaknya mereka bisa kembali ke aktivitas lamanya seperti Peti, nah ini sebenarnya seperti apa dan bagaimana," tanyanya.

Kepala BB POM, Dra. Susan Gracia menjelaskan bahwa terkait herbal, harusnya tidak boleh dimasukkan zat-zat kimia karena tidak diketahui dosis yang aman serta efek yang akan ditimbulkan, sehingga hal tersebut bersifat ilegal.

“Di pos perbatasan Kalimantan Barat, BB POM melakukan pelayanan berupa help desk pengecekan obat-obatan yang masuk ke Indonesia melalui program Home Border, salah satunya di Entikong."

Selain memberikan pelayanan publik, program ini juga mengawasi masuknya obat-obatan ke Indonesia.

Obat-obat dilarang dibawa oleh pelintas kecuali untuk perawatan pribadi.

BB POM juga telah melakukan upaya maksimal dalam mencegah masuknya obat-obatan yang tidak berizin bekerjasama dengan Kodam XII Tanjungpura, Polda Kalimantan Barat, BNN serta Pemda setempat.

"Upaya yang dilakukan hingga dengan penelusuran adanya penyelundupan obat-obatan terlarang pada jalan-jalan tikus yang mungkin dilalui oleh para pelintas,” ujar Kepala BB POM ini.

Selanjutnya, masalah kratom yang masih menjadi pro kontra dan menjadi isu di Kalimantan Barat juga dijelaskan oleh BBPOM bahwa kratom bersifat sedatif narkotik.

“Kratom termasuk zat aktif yang diawasi. Awalnya kratom akan digolongkan sebagai narkotika golongan I yang tidak boleh dijadikan sebagai bahan obat dan makanan."

"Namun, kajian sosioekonomi masih terus dilakukan sebagai pertimbangan lain."

Halaman
123
Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Wahidin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved