Dipertanyakan Kuasa Hukum Maria Lestari, Bawaslu-KPU Juga Tunggu Putusan DKPP

Sampai saat ini, ia juga belum mendengar informasi terkait putusannya apakah ada sidang lanjutan pemeriksaan, atau menunggu putusan.

Dipertanyakan Kuasa Hukum Maria Lestari, Bawaslu-KPU Juga Tunggu Putusan DKPP
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIDHO PANJI PRADANA
Ketua Bawaslu Kalbar, Ruhermansyah 

PONTIANAK - Bawaslu dan KPU Kalbar sebagai teradu dalam sidang kode etik yang diajukan kuasa hukum Maria Lestari menerangkan jika pihaknya juga masih menunggu putusan dari DKPP.

"Kami artinya menunggu juga, yang diadukankan KPU dan Bawaslu, baik Provinsi maupun Kabupaten Landak," Ketua Bawaslu Kalbar, Ruhermansyah, Jumat (29/11/2019) kepada Tribun.

"Setelah sidang kemarin kami masih menunggu karena kami juga tidak bisa mengugat atau mempertanyakan kewenangan DKPP," timpalnya.

Sampai saat ini, ia juga belum mendengar informasi terkait putusannya apakah ada sidang lanjutan pemeriksaan, atau menunggu putusan.

Dipecat PDI Perjuangan dan Gagal Anggota DPR RI, Kini Alexius Akim Nakhodai DPW PSI Kalbar

"Kami Bawaslu sebagai pihak teradu juga menunggu apa yang menjadi putusan DKPP," jelasnya.

Sementara, senada juga diungkapkan oleh Ketua KPU Kalbar, Ramdan.

Menurutnya terkait putusan tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan dari DKPP.

"Itu merupakan kewenangan DKPP, kami juga masih menunggu, kami menghormati kewenangan DKPP," ucap Ramdan. 

Minta DKPP Segera Keluarkan Putusan

Kuasa Hukum dari Maria Lestari, S.Pd sebagai pengadu pada DKPP dengan nomor perkara register 212-PKE-DKPP/VIII/2019, Nidia Candra SH mempertanyakan putusan hasil sidang yang menggaet KPU dan Bawaslu sebagai teradu.

Halaman
123
Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Wahidin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved