Breaking News:

Bupati Sekadau Terima Penghargaan dari Ombudsman RI Bersama 3 Kabupaten Lain di Kalbar

Piagam penghargaan ini diterima langsung oleh Bupati Sekadau Rupinus, di Grand Ballroom Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan

Penulis: Marpina Sindika Wulandari | Editor: Madrosid
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA/Humas Pemda Sekadau
Bupati Sekadau Rupinus terima Piagam Penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi tahun 2019 dari Ombudsman Republik Indonesia, di Grand Ballroom Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Rabu ( 27/11/2019). Humas Pemda Sekadau 

SEKADAU - Kabupaten Sekadau terima Piagam Penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi tahun 2019 dari Ombudsman Republik Indonesia.

Piagam penghargaan ini diterima langsung oleh Bupati Sekadau Rupinus, di Grand Ballroom Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Rabu ( 27/11/2019).

Pemberian piagam penghargaan ini dilandasi penilaian Ombudsman RI terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Sekadau yang telah menyelenggarakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Publik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Berdasarkan survei kepatuhan yang dilakukan, Ombudsman memberi nilai kepatuhan Pemerintah Kabupaten Sekadau sebesar 85,10 dengan 62 layanan.

Diketahui di Provinsi Kalimantan Barat terdapat 4 Kabupaten yang menerima penghargaan tersebut.

Diantaranya Pemerintah Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kapuas Hulu dan Mempawah.

Bank Kalbar Terima Penghargaan di Milad Kedua LTSA P2TKLN

Atas capaian tersebut, Bupati Sekadau memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas hasil kerja keras Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Sekadau dan kepada masyarakat Kabupaten Sekadau.

"Keberhasilan ini merupakan keberhasilan SKPD dan tak luput dukungan serta peran serta dari masyarakat Kabupaten Sekadau, terus jaga kekompakan, tingkatkan kinerja yang sudah baik ini dimasa-masa yang akan datang," pesan Bupati.

Menurut Bupati yang pernah menjabat sebagi camat Nanga Mahap ini. Mendapatkan pelayanan publik yang baik, cepat, dan bebas dari pungutan liar, merupakan hak setiap masyarakat Kabupaten Sekadau.

Hal ini juga menjadi kewajiban bagi Pemerintah Kabupaten Sekadau untuk menyediakan hak tersebut.

Sementara itu Ketua Ombudsman RI, Prof. Amzulian Rifai menuturkan, penilaian terhadap pemenuhan komponen standar pelayanan di 215 Pemerintah Kabupaten.

Menunjukkan bahwa sebanyak 26,51% atau 57 Pemerintah Kabupaten masuk dalam Zona Merah dengan predikat kepatuhan rendah.

Sebanyak 40,47% atau 87 Pemerintah Kabupaten masuk dalam Zona Kuning dengan predikat kepatuhan sedang dan 33,02% atau 71 Pemerintah Kabupaten masuk dalam Zona Hijau dengan predikat kepatuhan tinggi.

Menurut Amzulian, Survei Kepatuhan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindakan maladministrasi pada unit layanan publik Pemerintah.

Dengan upaya pemenuhan komponen standar pelayanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved