Anggota DPD RI Sukiryanto Harap Guru Dapat Tanamkan Empat Pilar Bangsa Pada Murid
"Kita tetap menanamkan kepada masyarakat agar mengerti bagaimana menjadi warga negara yang baik dan warga negara yang sejati," katanya.
Penulis: Chris Hamonangan Pery Pardede | Editor: Madrosid
lihat foto
PONTIANAK - Anggota DPD RI dapil Kalbar, Sukiryanto berharap hasil sosialisasi empat pilar yang dipaparkannya didepan guru hingga kepala sekolah di Kubu Raya dapat kemudian diteruskan kepada para murid.
Hal ini ditegaskannya usai memberikan materi sosialisasi empat pilar di Hotel Dangau Kubu Raya, Kamis (28/11/2019).
"Guru merupakan utama dalam pendidikan agar memahami empat pilar ini. Kita dari DPD, saya pribadi sebagai anggota DPD dari Kalbar memang ingin bertemu perdana dengan guru, karena guru berperanan menanamkan empat pilar ke murid-murid," katanya.
Ketua IKBM ini pun berharap agar para guru juga dapat menjadi penyambung lidah MPR RI bagaimana mendidik anak maupun murid menjadi warga negara yang baik dengan mengamalkan empat pilar tersebut.
"Kita tetap menanamkan kepada masyarakat agar mengerti bagaimana menjadi warga negara yang baik dan warga negara yang sejati," katanya.
Bahkan, Sukiryanto pun mengibaratkan jika dalam agama Islam, empat pilar yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinekka Tunggal Ika sebuah kewajiban untuk diamalkan.
• Dukung Pembentukan Omnibus Law, Sukiryanto: Kedepankan Kepentingan Daerah
"Karena empat pilar ini ibarat dalam Islam hukum Islam, harus ditekani dan diamalkan dari sisi apapun," ucapnya.
Diterangkan dia, perlunya penanaman terus untuk empat pilar ini lantaran masih lemahnya penghayatan dan pengamalan agama serta munculnya pemahaman terhadap ajaran agama yang keliru dan sempit.
Pengabaian terhadap kepentingan daerah serta timbulnya fanatisme kedaerahan.
Termasuk kurang berkembangnya pemahaman dan penghargaan atas kebhinnekaan dan kemajemukan.
Selain itu, menurutnya pula karena kurangnya keteladanan dalam sikap dan perilaku sebagian pemimpin dan tokoh bangsa.
Terlebih tidak berjalannya penegakan hukum secara optimal.
Belum lagi, kata Sukir, pengaruh globalisasi kehidupan yang semakin meluas dan persaingan antar bangsa yang semakin tajam. Hingga makin kuatnya intensitas intervensi kekuatan global dalam perumusan kebijakan nasional.
