Hasil ILC TVOne, Politikus Golkar Maman Abdurrahman Usul Bubarkan Kementerian BUMN

Politikus Partai Golkar, Maman Abdurrahman menyampaikan usulan pembubaran Kementerian BUMN.

Hal ini disampaikan Maman saat menjadi satu di antara narasumber Indonesia Lawyers Club (ILV) TVOne, Selasa (26/11/2019) malam.

Maman mengatakan, ada kurang lebih 140an BUMN ada di Republik Indonesia.

Jumlah itu belum termasuk anak, cucu dan cicit yang jika ditotal hampir seribuan.

"Apakah dari 140 BUMN yang ada di Indonesia grafik positif atau negatif?," kata Maman saat menjadi narasumber di Indonesia Lawyers Club, Selasa (26/11/2019) malam.

• BREAKING NEWS - Heboh Temuan Mayat Dalam Rumah, Sosok Pria Tertidur Dekat Korban Jadi Sorortan

• Nasib Guru Honorer di Perbatasan, Bertahan dengan Gaji Rp 160 Ribu Per Bulan

"Pasti rata-rata semua orang akan bilang rata-rata negatif. Lalu saya mau bilang apakah ini kesalahan direkturnya?," kata Maman.

Jika seperti itu, berarti ada 140 Dirut BUMN di Indonesia dengan berbagai macam ragam latar belakang S2, S3, MBA dan segala macamnya, apakah itu mereka orang bodoh?

"Orang-orang yang tidak mampu mengelola BUMN kita? Ini tanda tanya besar lho. Lalu kalau sudah realitasnya seperti itu, saya ingin tanyakan kalau tadi dengan kondisi hari ini 140 BUMN kita mayoritas jeblok, lalu salahnya dimana," kata Maman.

Menurutnya, mau ganti Dirut berapa kali, mau ganti Menteri BUMN berapa kali nggak akan mungkin mampu mengubah atau mendorong kemajuan BUMN.

"Karena sumber permasalahan yang paling pertama ada di kementerian BUMNnya," tegas Maman. 

"Selama ada kementerian BUMN, tidak akan pernah bisa maju BUMN kita. Jadi solusinya apa? Bubarkan kementerian BUMN," kata Maman.

Maman kemudian menjelaskan, sebagai anggota Komisi tujuh, dirinya mengawasi Menteri ESDM. 

"Tetapi hari ini salah satu perusahaan BUMN di bawah kementerian BUMN, ketika saya tanya pak menteri BUMN gimana kau ini sebagai menteri kok ndak bisa ngawasin BUMN itu. Bagaimana sinergisitas kalian dengan perusahaan BUMN," kata Maman.

Jawaban menteri, pada satu titik tidak bisa mengawasi perusahaan itu.

Karena semua pejabat BUMN itu takutnya bukan sama menteri teknis. 

Semua pejabat BUMN, yang ada di Republik Indonesia mereka tidak takut dengan kementerian teknis.

Padahal keseharian mereka beraktivitas dan bekerja bersama kementerian teknisnya masing-masing.

"Inilah ironi yang terjadi. Menteri-menteri teknis tidak memiliki kuasa untuk merekomendasikan siapa pejabat-pejabat yang tepat yang ada di perusahaan BUMN itu. Ini irosnisnya. Semua kuasa itu dipegang oleh menteri BUMN," kata Maman.

"Jadi saya tidak menyalahkan Erick Thohir. Mau siapapun, kembalilagi hari ini pejabat BUMN kita dipaksa dengan situasi mendua," katanya.

Saat mereka dikritik di komisi 6, mereka lari ke komisi 7. Saat dikritik di komisi teknis, mereka lari ke komisi 6.

"Ini situasi yang terjadi," katanya.

Maman mengatakan dirinya berharap melalui ILC, semua pihak bisa mendorong kepada kementerian BUMN agar dalam setiap proses penentuan direksi BUMN wajib melibatkan menteri teknis terkait.

"Itu tidak boleh hanya pada tataran kebijakan saja. Harus diimplementasikan pada aturan main yang jelas," tegasnya.

"Mudah-mudahan di era kementerian yang baru ini Pak Erick Thohir bisa menjalankan itu," katanya.

Namun demikian, jika hal itu sudah dijalankan masih porak-poranda juga, Maman mengatakan, seperti yang disampaikannya tadi.

"Menurut saya, prestasi yang paling utama pak Erick Thohir adalah membubarkan kementerian BUMN dan kembalikan BUMN ke kementerian teknisnya masing-masing," kata dia.

"Agar menteri teknis kita memiliki otoritas dalam melakukan pengawasan teknis dan penentuan sumber daya manusia mereka masing-masing," katanya.

Soal urusan keuangan serahkan ke kementerian keuangan.

Menurutnya, cukup dibentuk super holding saja. Jadi tidak usah setingkat kementerian, supaya jangan ada dua matahari di dalam satu perusahaan BUMN kita. 

Pernah Anti Ahok

Politikus Golkar kelahiran Pontianak, Maman Abdurrahman mengatakan dirinya dulu termasuk orang yang anti kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Menurutnya, saat itu ada satu alasan karena bagi dirinya menjadi seorang pemimpin tidak cukup hanya dengan memiliki kemampuan ataupun kapasitas.

"Tapi seorang pemimpin harus mampu menyelami suara kebatinan publik. Nah, sikap-sikap Ahok waktu itu dianggap cukup banyak menciderai suara kebatinan dan emosional publik," kata Maman saat menjadi narasumber di Indonesia Lawyers Club (ILC) TVOne, Selasa (26/11/2019) malam.

Maman melanjutkan, hari ini, semua publik Indonesia sudah tahu bahwa Ahok sudah menjalani proses hukuman.

"Ya harus kita hargai itu bagian dari sebuah proses konsekuensi dari sikap seorang Ahok. Yang ingin saya sampaikan, menjadi tidak fair apabila hari ini kita kembali lagi masih terjebak situasi kondisi yang jaman dulu," katanya.

"Ahok sudah menjalani hukuman, ya mau nggak mau harus kita apresiasi dan kita harus hargai itu sebagai sebuah proses "pendidikan" bagi Ahok dan kita semua, bahwa sebagai pejabat publik harus pandai-pandai juga kita memahami ataupun menyerap ataupun merasakan suasana kebatinan publik," tegas Maman. 

Oleh karena itu, Maman meminta diskusi di ILC tidak dikecilkan hanya membahas seorang Ahok. 

"Bayangkan kita hari ini membahas satu perusahaan BUMN terbesar di Indonesia, tapi kita hanya terjebak dengan kekecewaan ataupun kekecewaan masa lalu kita dengan seorang Ahok. Terlalu sempit," tegas alumnus SMA 3 Pontianak ini.

Maman mengingatkan, Allah SWT punya sifat Al 'Afuw.

"Sifat Allah SWT juga mengatakan Maha Pemaaf kok. Ya sudah. Kita maafkan, yang penting hari ini mari kita sama-sama menyampaikan kepada Ahok sudahlah. Hok, yang kemaren harus jadikan bahan pembelajaran lo ye. Kedepan lo berbuat yang lebih baek. Itu aja sebetulnya," paparnya. 

Maman menegaskan, selama tidak ada aturan yang dilanggar oleh Ahok, baik apapun itu, dia sah menjadi Komisaris Utama BUMN. 

Indonesia Lawyers Club (ILC) TVOne kembali tayang Selasa (26/11/2019) malam.

Presiden ILC TVOne, Karni Ilyas menyampaikan tema diskusi di akun Twitter miliknya, "Bisakah Ahok membasmi Mafia Migas?"