Komisi 9 DPR RI Minta Pasien BPJS Tidak Dianaktirikan

Ia menerangkan akan mengagendakan kunjungan untuk di rumah sakit yang ada di Kalbar untuk mengetahui pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

TRIBUNPONTIANAK/RIDHO PANJI PRADANA
Anggota Komisi 9 DPR RI, H Alifuddin. 

Dua orang berpakaian batik di loket Pelayanan Penerbitan Jaminan Rawat Inap dan Keluhan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan ini pun tak bisa berkomentar banyak karena bukan dari pihak perwakilan BPJS melainkan masih karyawan di Rumah Sakit.

"Kami petugas rumah sakit yang diperbantukan di unit layanan rawat inap, bukan dari BPJS Kesehatan Bu," ucap satu diantara karyawan tersebut.

Setelah hampir satu jam berada di di rumah sakit yang akan dibangun 12 lantai tersebut, Angeline akhirnya bertemu dengan Direktur RSUD Soedarso drg. Yuliastuti Saripawan.

Dari sang Direkturlah akhirnya penjelasan detail tentang proses klaim asuransi sampai dengan teknis perawatan pasien BPJS Kesehatan diperoleh dengan gamblang.

Maka dari itu, Angeline menilai perlu ada perbaikan menyeluruh dari layanan BPJS Kesehatan sehingga kenaikan iuran sebanding dengan manfaat dan layanan yang dirasakan.

"Ini menurut saya harus kita kaji lagi bagaimana caranya, saya tau ini kebijakan dari pusat, ini perlu dibicarakan lebih lanjut," katanya.

Selain itu, ibu tiga anak ini pun mendorong agar terus ada perbaikan pelayanan di RSUD Soedarso.

Terlebih, kata dia, mengurus orang yang sedang sakit, maka dibutuhkan pelayanan prima.

"Namanya bentuk pelayanan, masyarakat nanya, marah kan wajar. Kita sebagai orang pelayanan, terimalah jangan marah-marah."

"Kalau memang ada yang bertanya, dijelaskanlah dengan baik. Tapi saya lihat sudah ada penataan ke arah sana, perbanyak senyum ya," ucap Angeline. (*)

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Wahidin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved