Koalisi Pusat dan Daerah, Pokja: Sesuaikan Kultur Masyarakat

Misalkan seperti PKS yang oposisi pada pemerintah pusat belum tentu bisa menjadi oposisi di pemerintah daerah untuk menghadapi pilkada.

Koalisi Pusat dan Daerah, Pokja: Sesuaikan Kultur Masyarakat
ISTIMEWA
Ketua Pokja Rumah Demokrasi Kalbar, Zainuddin Kismit.   

PONTIANAK - Ketua Pokja Rumah Demokrasi, Zainuddin Kismit mengatakan kepentingan politik lokal dan nasional tentu tidak bisa di kaitkan secara universal dan terikat.

Hal ini karena biasanya kepentingan politik lokal jauh lebih kepada menyesuaikan kultural di masyarakatnya.

Apalagi menyangkut pilkada 2020 kedepannya, sehingga hubungan dengan nasional bisa saja sebatas kebijakan-kebijakan administratif tapi tidak boleh terlalu membatasi kebijakan-kebijakan politik daerah untuk berkoalisi.

Misalkan seperti PKS yang oposisi pada pemerintah pusat belum tentu bisa menjadi oposisi di pemerintah daerah untuk menghadapi pilkada.

Maka harus membuka ruang untuk berkoalisi meski dengan parpol yang mendukung pemerintah pusat di daerah.

Tentu untuk menghadapi pilkada kedepan parpol harus jeli memandang permasalahan-permasalahan di masyarakat jangan sampai di samakan seperti isu pada pemilu kemarin karena akan berbeda untuk tingkat daerah.

Pokja: Minta Libatkan Pemuda di Panwascam dan PPK

Sehingga PKS jangan terlalu kaku dalam membuka ruang koalisi di daerah, dampak yang muncul dari gerakan-gerakan koalisi di daerah terhadap masyarakat akan banyak perspektif tetapi yang terpenting adalah bagaimana parpol mengakomodir semua hal tersebut.

Harap Pembagian Komisi Adil dan Berimbang

Ketua Pokja Rumah Demokrasi, Zainuddin Kismit berharap pembagian komisi nantinya di DPRD Kalbar harus adil.

"Pembagian fraksi di DPRD tentu harus adil dan berimbang" katanya, Senin (28/10/2019).

Halaman
12
Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved