Hearing dengan Mahasiswa dan BPJS, Ini Penjelasan Ketua Komisi 1 DPRD Sambas

Sementara itu, terkait dengan usulan Mahasiswa untuk kembali ke Jamkesda.

Novi mengatakan Pemda harus tetap bekerjasama dengan BPJS, sesuai peraturan yang ada.

"Berdasarkan permendagri yang mengatur tentang APBD, tapi saya lupa nomornya. Itu pemda tidak diperbolehkan mengelola Jamkesda sendiri. Harus diintegrasikan ke BPJS," tutupnya. 

Kembali ke Jamkesda

Salah satu peserta Hearing perwakilan dari Mahasiswa kepada awak media, Pahmi Ardi mengatakan jika pada Hearing dengan DPRD dan menghadirkan BPJS, dan perangkat daerah lainnya tujuannya adalah untuk mendengarkan alasan mengapa iuran BPJS di naikkan.

Selain itu, pihaknya juga ingin memastikan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan juga harus normal.

"Kita ingin memastikan bahwa BPJS jangan di jadikan layanan jaminan kesehatan, atau jika ada maka kita minta dan ingin pastikan kepada BPJS untuk memberikan fasilitas dan pelayanan yang pasti dan baik sesuai dengan amanat undang-undang," ujarnya, di gedung DPRD Jumat (22/11/2019).

Sebagaimana diketahui, pada kesempatan itu hadir puluhan mahasiswa buang terdiri dari perwakilan Forum Pemuda Peduli Daerah (FPPD), BEM IAIS, BEM Poltesa, HMI Cabang Sambas, KAMMI dan PMKRI.

Mantan presiden mahasiswa Poltesa itu juga menyampaikan beberapa tuntutan dari kelompok yang menamakan dirinya Gerakan Peduli Rakyat Sambas.

Dimana mereka menolak dengan tegas kenaikan BPJS.

"Kami juga menuntut Pemerintah Daerah untuk kembali mengunakan Jamkesda dalam hal jaminan kesehatan masyarakat dan Tidak memberlakukan BPJS dalam wilayah Kabupaten Sambas," tutupnya.

Adapun tiga tuntunan Mahasiswa Sambas adalah sebagai berikut:

1. Menolak Kenaikan BPJS.

2. Menuntut Pemerintah Daerah untuk kembali ke Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dalam hal untuk jaminan kesehatan masyarakat.

3. Tidak memberlakukan BPJS dalam wilayah Kabupaten Sambas.