Pemkab Ketapang Maksimalkan Peran Inspektorat dalam Pengawasan Dana Desa

Pemkab Ketapang pun akan meningkatkan pengawasan dengan memaksimalkan peran Inspektorat agar dana tersebut berjalan dengan semestinya.

Pemkab Ketapang Maksimalkan Peran Inspektorat dalam Pengawasan Dana Desa
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang, H.Farhan SE, M.Si 

KETAPANG - Gubernur Kalbar, Sutarmidji telah menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 untuk Provinsi Kalbar dan Kabupaten Kota se-Kalbar yang diserahkan oleh Presiden RI, Joko Widodo pada beberapa lalu.

Diketahui dalam DIPA untuk Tahun Anggaran 2020 itu, Kabupaten Ketapang mendapatkan sekitar Rp 1,9 Triliun.

Dimana dari angka tersebut, terdapat sekitar Rp 263 Miliar untuk Dana Desa.

Untuk itu, Pemkab Ketapang pun akan meningkatkan pengawasan dengan memaksimalkan peran Inspektorat agar dana tersebut berjalan dengan semestinya.

Terima DIPA dan Transfer Dana Desa 2020, Rupinus Minta SKPD Bekerja Lebih Baik

"Kita akan terus berupaya untuk memaksimalkan peran daripada Inspektorat. Jadi sesuai dengan arahan pemerintah pusat juga, untuk pengawasan," kata Farhan kepada Tribun, Jumat (22/11/2019).

Selain pengawasan, dikatakan Farhan, pihaknya juga akan melaksanakan dari segi pembinaan dengan melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk memberikan sosialisasi atau bimbingan kepada Pemerintahan Desa.

"Selain pengawasan, tentunya kita juga akan mendorong dari aspek pembinaan terlebih dahulu."

"Dengan mengajak Dinas terkait, agar Pemerintah Desa paham seperti apa penggunaan Dana Desa yang baik dan benar," tandasnya.

Capai Rp 2.042 Triliun

Total anggaran didalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 untuk Provinsi Kalbar dan 14 kabuten kota yang ada baru Rp20,67 triliun.

Halaman
12
Penulis: Nur Imam Satria
Editor: Wahidin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved