Dukung Rencana Komisi IV DPR RI ke Sintang, Angeline Sebut Telah Siapkan Kuasa Hukum

Angeline menyebutkan jika saat ini, DPRD Provinsi Kalbar memang belum bisa berbuat banyak untuk membantu mencarikan solusi terbaik

Dukung Rencana Komisi IV DPR RI ke Sintang, Angeline Sebut Telah Siapkan Kuasa Hukum
TRIBUNPONTIANAK/Anggita Putri
Foto Anggota DPRD Kalbar periode 2019-2024, Angeline Fremalco usai dilantik di Gedung DPRD Provinsi Kalbar, senin (1/10/2019). 

PONTIANAK - Anggota DPRD Provinsi Kalbar Angeline Fremalco mengapresiasi rencana kunjungan Komisi IV DPR RI ke Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.

Menurut putri Gubernur Kalbar dua periode ini, upaya yang dilakukan berbagai pihak atas penolakan proses hukum terhadap enam orang peladang, akhirnya membuahkan hasil positif.

"Kita apresiasi kunjungan Komisi IV DPR. Ini adalah bentuk kepedulian wakil rakyat terhadap masalah yang tengah dihadapi masyarakatnya," katanyaJum'at (22/11/2019).

Angeline menyebutkan jika saat ini, DPRD Provinsi Kalbar memang belum bisa berbuat banyak untuk membantu mencarikan solusi terbaik, atas kasus hukum yang menimpa enam orang peladang itu.

Hal ini lantaran, secara kelembagaan alat kelengkapan dewan (AKD) belum terbentuk. Walaupun diakuinya, secara internal ia terus memantau persoalan tersebut.

Gelar Kunjungan Kerja, Komisi V DPR RI Soroti Infrastruktur Kubu Raya Belum Maksimal

"AKD kita belum terbentuk, jadi belum ada upaya yang bisa dilakukan. Namun secara internal saya terus melakukan komunikasi dengan Pak Krisantus sama-sama dari PDI Perjuangan. Kita apresiasi beliau, karena terus menyuarakan masalah tindakan hukum terhadap enam peladang di Kabupaten Sintang. Kita berharap mereka bisa dibebaskan, bebas murni dan masalah ini harus mendapat perhatian pemerintah pusat," ujarnya.

Sebelumnya, Angeline bersama Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalbar juga pernah mengadukan persoalan tersebut ke DPRD setempat, yang kala itu diterima langsung Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalbar Krisantus Kurniawan yang saat ini bertugas di Komisi IV DPR RI.

Saat itu Angeline meminta, agar penangkapan yang dilakukan aparat terhadap peladang di Kalbar tidak dilanjutkan. Karena hal itu justru dianngap sebagai upaya diskriminasi hukum.

"Kita mendukung penegakan hukum tapi hendaknya penegak hukum tidak melakukan kriminalisasi, terhadap peladang," kata Ketua Bidang Perempuan, Kesehatan dan Anak, dan Penanggulangan Bencana DAD Provinsi Kalbar, Angeline Fremalco usai beraudiensi dengan Fraksi PDI Perjuangan dan Komisi I DPRD Provinsi Kalbar.

Untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan, DAD Provinsi Kalbar lanjut Angeline, telah menyiapkan kuasa hukum yang dipimpin Glorio Sanen.

Halaman
12
Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved