BPKPD Kalbar Gelar Rakor PBB Se-Kalbar dan Kordinasi dengan Kabupaten Kota

Disampaikannya bahwa ada sekitar 350 perusahaan yang masih menunggak dalam pembayaran PBB.

BPKPD Kalbar Gelar Rakor PBB Se-Kalbar dan Kordinasi dengan Kabupaten Kota
TRIBUNPONTIANAK/ANGGITA PUTRI
Foto bersama Kepala BPKPD Provinsi Kalbar, Mahmuda usai Rapat Kordinasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Se-Kalbar Tahun Anggaran 2019 yang diselenggarakan di Hotel Kapuas Palace, Kamis (21/11/2019). 

PONTIANAK - Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Kalimantan Barat menggelar Rapat Kordinasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Se-Kalbar Tahun Anggaran 2019.

Rakor kali ini mengangkat tema “Sinergitas antar lnstansi Pemerintah di Provinsi Kalimantan Barat dalam Optimalisasi Pendapatan Daerah yang Bersumber dari Sektor Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Penghasilan (PPh)” yang diselenggarakan di Hotel Kapuas Palace, Kamis (21/11/2019).

Kepala BPKPD Provinsi Kalbar, Mahmuda mengatakan adapun tujuan dari kegiatan kali ini adalah dalam rangka melakukan kordinasi dengan pemerintah kabupaten kota dan KPP Pratama dan Pemerintah Pusat yang hadir sebagai narasumber.

Dalam rangka meningkatkan dana bagi hasil dari sektor pajak bukan dan bangunan.

Gubernur Sutarmidji Beberkan Ada 350 Perusahaan di Kalbar yang Belum Bayar Pajak

"Sejauh ini memang kita tahu bahwa pemerintah kabupaten kota maupun KPP Pratama sudah berupaya untuk meningkatkan pajak sektor PBB , tapi masih ada juga yang melakukan penunggakan," ujarnya.

Disampaikannya bahwa ada sekitar 350 perusahaan yang masih menunggak dalam pembayaran PBB.

"Dengan dasar itu maka memacu baik dari KPP Pratama maupun pemerintah kabupaten kota supaya dapat meningkatkan perusahaan yang menunggak ini agar bisa melakukan pembayaran pajak," ujarnya.

Sebanyak 350 perusahaan ini tersebar diseluruh Kabupaten kota di Kalbar.

Makanya dari itu harus intensif melakukan pemungutan pajak ini supaya dapat bagi hasil yang lebih besar.

Ia mengatakan tahun 2020 mengenai pajak P3 sektor perkebunan, pertambangan, dan kehutanan ada kenaikan sedikit.

Halaman
12
Penulis: Anggita Putri
Editor: Wahidin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved