BPKPD Kalbar Akui Sudah Surati 350 Perusahaan yang Belum Bayar Pajak

Sugiyanta menambahkan bahwa tagihan ini juga ditandatangi oleh Gubernur Kalbar dan sudah disampaikan dengan perusahaaan.

BPKPD Kalbar Akui Sudah Surati 350 Perusahaan yang Belum Bayar Pajak
TRIBUNPONTIANAK/ANGGITA PUTRI
Foto bersama Kepala BPKPD Provinsi Kalbar, Mahmuda usai Rapat Kordinasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Se-Kalbar Tahun Anggaran 2019 yang diselenggarakan di Hotel Kapuas Palace, Kamis (21/11/2019). 

Sehingga melakukan kewajiban membayar pajak menggunakan NPWP Pusat.

"Oleh sebab diharapkan koordinasi yang baik antara Pemerintah Provinsi, Kanwil DJP Provinsi Kalbar dan Kabupaten/Kota Se Kalbar dalam mengimplementasikan Peraturan tersebut. Sehingga dapat meningkatkan penerimaan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak khususnya PPh," jelasnya.

Ia mengatakan melalui Rapat Koordinasi PBB Se Kalimantan Barat yang diselenggarakan pada hari ini hendaknya dijadikan momentum untuk berdiskusi dan bertukar pengalaman serta membahas dan menginventarisir berbagai masalah atau hambatan yang aktual sesuai kondisi objektif dilapangan.

Pertemuan ini juga diharapkan dapat merangsang pemikiran dan keinginan kita bersama untuk terus-menerus melakukan reformasi kebijakan dan continuous improvement.

Khususnya dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi flskal yang secara umum ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, eflsien dan akuntabel.

"Melalui Rapat Koordinasi PBB Se Kalbar ini pula diharapkan agar penerimaan pajak PBB dan PPh lebih optimal serta pembahasan berbagai kendala dan fenomena yang sedang aktual sesuai kondisi objektif di lapangan seperti yang telah dipaparkan ,"harapnya.

Harapan lainnya melalui Rapat Koordinasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) se Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 sebagai salah satu kegiatan untuk dapat menghasilkan suatu kesepakatan dan kerjasama yang terpadu antar lnstansi terkait.

Serta mampu merumuskan Iangkah-langkah pemikiran yang bermanfaat dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, meningkatkan penerimaan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) dan PPH Pasal 25, 29 dan Pasal 21. (*)

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: Anggita Putri
Editor: Wahidin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved