Breaking News:

Aksi Bela Peladang

Sudah Terbentuk, Askiman Akui Perda dan Perbup Soal Masyarakat Adat Belum Tersosialisasi dengan Baik

Namun, Askiman juga mengakui bahwa produk hukum tersebut belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat.

Penulis: Agus Pujianto | Editor: Madrosid
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/AGUS PUJIANTO
Aksi gabungan Aliansi Solidaritas Anak Peladang (ASAP) menggelar aksi di gedung DPRD Sintang untuk membela hak peladang dan menuntut enam terdakwa yang diadili di pengadilan negeri sintang dibebaskan.  

SINTANG - Wakil Bupati Sintang, Askiman menegaskan pemerintah sudah mengakui dan melindungi masyarakat adat.

Dengan telah dibentuknya Perda dan turunannya melalui Peraturan Bupati (Perbup) nomor 57 tahun 2018 tentang tara cara pembukaan lahan bagi masyarakat yang sudah ditetapkan dan berlaku sejak diundangkan pada 6 Juli 2019.

Namun, Askiman juga mengakui bahwa produk hukum tersebut belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat.

“Saya yakin Perda itu, belum tersosialisasikan dengan baik dan sempurna,” ungkapnya, Selasa (19/11).

Pasca dibentuk Perda dan Perbup tersebut, juga sudah dibentuk panitia penyelesaian sengketa masyarakat dan hak adat.

Ketua Dewan Sintang Ketuk Palu, Semua Anggota DPRD Sepakat Hadiri Sidang Peladang di Pengadilan

“Tapi sampai hari ini belum pernah ada sengketa adat yang masuk ke dalam panitia kabupaten. Mari kita pelajari, sisi mana yang harus kita tetapkan dengan keputusan bupati dalam rangka ketentuan pelaksanakn pasal demi pasalnya, dengan demikian kita perkuat masyarakat adat,” jelasnya.  

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Jeffray Edward menambahkan Perda no 12 tahun 2015 tentang pengakuan dan perlindungan kelembagaan adat dan masyarakat hukum adat sebagai wujud perhatian pemerintah mengakui dan melindungi masyarakat adat.

DPRD kata Jeffray, tidak tinggal diam.”Sebagai lembaga itu yang kita lakukan. Kita tidak tinggal diam, ditindaklanjuti lagi melalui Perbup,” jelasnya

Jeffray menegaskan supaya Perda dan Perbup tersebut gencar disosialisasikan, sehingga masyarakat bisa mengetahui lebih detail.

“ Terus sosialisasikan bagaiman aturan yang dibuat sehingga masyarakat bisa paham, bagaiman melindungi seluruh masyarakat adat, bagiama berladang, ini yang harus disampaikan, supaya masyarakat tidak menjadi korban,” pintanya. 

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved