Pernyataan Berbeda Disdukcapil Kapuas Hulu - Warga, Soal KTP Ganda di Wilayah Perbatasan

Terpisah, beda pendapat dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kapuas, Usmandi.

Pernyataan Berbeda Disdukcapil Kapuas Hulu - Warga, Soal KTP Ganda di Wilayah Perbatasan
(KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo)
Infografik: Polemik e-KTP Warga Negara Asing 

KAPUAS HULU - Sejumlah warga Desa Merakai Panjang Kecamatan Puring Kencana (Perbatasan Indonesia-Malaysia Wilayah Kapuas Hulu), harus memiliki dua kartu tanda penduduk (KTP) yaitu sebagai warga Indonesia dan Malaysia.

Hal tersebut diungkapkan oleh seorang warga Desa Merakai Panjang Kecamatan Puring Kencana, Kincu (50) kepada wartawan, saat acara Petasan di Desa tersebut waktu lalu, Jumat (15/11/2019).

"Jadi alasan kami harus membuat KTP ganda, supaya memudahkan ke Malaysia, baik untuk menjual hasil kebun, mencari pekerjaan dan juga demi Pendidikan. Saat mau ke Malaysia menggunakan kartu tanda penduduk yang ada di Malaysia," ungkapnya.

Terpisah, beda pendapat dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kapuas, Usmandi.

Dimana menurutnya tidak ada masyarakat Perbatasan memiliki KTP ganda.

Warga Perbatasan Pilih Pindah Jadi WN Malaysia atau KTP Ganda! Ini Alasan Mereka

"Hanya memang rata - rata warga Perbatasan bekerja di Malaysia. Namun dokumen kependudukannya masih tetap di Indonesia. Dibuktikan kemarin kami telah melakukan perkembangan KTP di Desa Merakai Panjang," ujarnya kepada wartawan, Selasa (19/11/2019).

Dalam hal tersebut, jelas Usmandi kalau pihaknya sudah terus berupaya, agar warga Perbatasan wajib memiliki KTP elektronik.

"Bahkan sudah beberapa kali kami melakukan perekaman e-KTP dengan sistem jemput bola, langsung ke desa - desa di daerah Perbatasan Indonesia - Malaysia, termasuk di Desa Merakai Panjang Kecamatan Puring Kencana," ungkapnya.

Alasan Warga Miliki KTP Ganda

Sejumlah kepala desa di wilayah perbatasan Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, mengaku tidak berdaya karena warganya memiliki kartu identitas (identity card atau IC) atau kartu tanda penduduk negara Malaysia.

Halaman
12
Penulis: Sahirul Hakim
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved