Ketum PKB Muhaimin Iskandar Diperiksa KPK, Cak Imin Dipanggil Soal Dugaan Suap Proyek KemenPUPR 2016

Dalam pemeriksaan hari ini, Cak Imin akan diperiksa atas statusnya sebagai anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa periode 2014-2019.

Ketum PKB Muhaimin Iskandar Diperiksa KPK, Cak Imin Dipanggil Soal Dugaan Suap Proyek KemenPUPR 2016
KOMPAS.com/Haryantipuspasari
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (30/8/2019). 

KPK - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau Ketum PKB Muhaimin Iskandar akan diperiksa oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (19/11/2019) hari ini.

Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin akan diperiksa terkait kasus suap terkait proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, Muhaimin yang akrab disapa Cak Imin akan diperiksa dalam kasus suap terkait proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka HA (Hong Arta John Alfred, Direktur dan Komisaris PT Sharleen Raya (SR) JECO Group)," kata Febri dalam keterangannya.

Dalam pemeriksaan hari ini, Cak Imin akan diperiksa atas statusnya sebagai anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa periode 2014-2019.

Sebelumnya, KPK juga sempat memanggil sejumlah politikus PKB untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini.

Mereka antara lain Jazilul Fawaid, Fathan, Mohammad Toha, dan Helmy Faishal Zaini.

Jadi Menteri Desa, Halim Iskandar: Tidak Ada Pesan Khusus dari Muhaimin Iskandar

"KPK mendalami keterangan keterangan para saksi terkait pengetahuannya tentang dugaan aliran dana dari Musa Zainudin pada anggota DPR lain," kata Febri usai pemeriksaan Jazilul dan Helmy, Senin (30/9/2019) lalu.

Selain Cak Imin, hari ini penyidik juga akan memeriksa dua anggota DPRD Lampung yakni Hidir Ibrahim dan Khaidir Bujung untuk kasus dan tersangka yang sama.

Dalam kasus ini, Hong diduga menyuap sejumlah pihak antara lain Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary serta Anggota DPR Damayanti terkait pekerjaan proyek infrastruktur Kementerian PUPR.

Halaman
123
Editor: Rizky Prabowo Rahino
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved