Kemensos Kembangkan Kawasan Siaga Bencana di Wilayah Berpotensi Megathrust

Menteri Sosial Juliari P Batubara mengungkapkan untuk tahap awal Kawasan Siaga Bencana dikembangkan di Kabupaten Cilacap

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ANESH VIDUKA
Petugas dari kelurahan Siantan Hulu bersama tim Taruna Siaga Bencana (Tagana) mendata korban banjir di Posko Penanggulangan Banjir, kantor Kelurahan Siantan Hulu, Jalan 28 Oktober, Pontianak, Kalimantan Barat, Minggu (14/1/2018) siang. Pasca diguyur hujan sejak Kamis (11/1/2018) malam hingga Minggu (14/1/2018) pagi sejumlah Jalan dan pemukiman penduduk di wilayah kelurahan Siantan Hulu,Pontianak,terendam banjir, beberapa di antaranya Gg Bentasan I, kawasan Parit Nenas, kawasan komplek Tiara Pesona, dan komplek Dwi ratna Indah 4. Tinggi banjir ada yang mencapai lutut manusia dewasa. TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA 

Citizen Reporter
Humas Ditjen Linjamsos, Kementerian Sosial RI

PONTIANAK -   Kementerian Sosial mengembangkan Kawasan Siaga Bencana (KSB) di wilayah berpotensi Megathrust sebagai upaya peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi masyarakat dalam mengantisipasi kejadian bencana serta mengurangi risiko bencana.

Menteri Sosial Juliari P Batubara mengungkapkan untuk tahap awal Kawasan Siaga Bencana dikembangkan di Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat.

Terdapat tujuh kecamatan yang dikembangkan menjadi Kawasan Siaga Bencana yakni Kecamatan Kalipucang, Kecamatan Pangandaran, Kecamatan Sidamulih (Kabupaten Pangandaran); Kecamatan Kesugihan dan Kecamatan Adipala (Kabupaten Cilacap); Kecamatan Ayah dan Kecamatan Buayan (Kabupaten Kebumen).

Imbran Minta Pemda Beri Pendampingan Konseling Kepada Korban Bencana

Komunitas Siaga Bencana Cari Korban Tabrakan Speed Boat di Kapuas Hulu

"Pada tujuh kecamatan tersebut terdapat desa-desa (berdasarkan hasil pemetaan BMKG) yang memiliki risiko tingggi dan berada pada jalur Megatrust. Sebagian desanya ada yang memiliki risiko rendah terhadap bencana namun diharapkan dapat menjadi daerah penyangga ketika terjadi bencana," terang Menteri. 

Mensos mengatakan potensi Megathrust harus diantisipasi dengan cara memberikan edukasi dan menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat sehingga terhindar dari hoax.

Megathrust adalah gempa karena tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan Eurasia, dan dapat memicu tsunami.

Menurut Peta Sumber Gempa Nasional 2017 yang diterbitkan Pusat Studi Gempa Nasional (Pusgen), zona yang berpotensi memunculkan gempa megathrust di Jawa berada di tiga lokasi yaitu wilayah perairan Selat Sunda, wilayah selatan perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah serta segmen Jawa Timur-Bali.

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat mengatakan Kawasan Siaga Bencana merupakan wadah formal penaggulangan bencana berbasi masyarakat yang berada di kecamatan dan dijadikan kawasan atau tempat untuk program penanggulangan bencana.

Fokus yang dilakukan adalah memberikan edukasi kepada masyarakat dan memfasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal bidang Penanggulangan Bencana yang mengatur pembagian tugas dan kewenangan antara pusat dan daerah dalam penanggulangan bencana.

"Dalam edukasi ini Kementerian Sosial mengembangkan _Community Based Disaster Management_ atau Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat yang diimplementasikan dalam program Tagana Masuk Sekolah (TMS) dan Kampung Siaga Bencana (KSB)," kata Dirjen dalam Rapat Koordinasi Kawasan Siaga Bencana di Wilayah Pantai Selatan Pulau Jawa yang berlangsung di Cilacap, Sabtu. 

Dirjen menjelaskan jika dalam KSB edukasi dan pelatihan kebencanaan hanya dilakukan per kampung, maka kini dengan adanya Kawasan Siaga Bencana jangkauan semakin luas mencakup daerah-daerah rawan bencana yang berbatasan antar Kabupaten dan atau antar Provinsi.

"Kawasan Siaga Bencana di wilayah berpotensi Megatrust akan dilakukan oleh Menteri Sosial di Pangandaran pada 22 November mendatang. Kami berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi seremonial saja, namun sebagai momentum memperkuat komitmen semua pihakd alam pencegahan risiko bencana," kata Harry.

Untuk diketahui, sebelum dilakukan pencanangan KSB, Kemensos terlebih dahulu melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan juga para stakeholder terkait. Rapat koordinasi ini sangat penting dan menjadi momentum menyelaraskan komunikasi dan langkah bersama seluruh mitra kerja Kementerian Sosial baik di tingkat provinsi, kota/kabupaten, maupun kecamatan hingga desa.

"Kementerian Sosial hanya salah satu instansi di tingkat pusat yang menangani bencana alam sedangkan penanganan bencana alam harus dilakukan secara terpadu, baik di pusat maupun daerah pada semua tahapan penanggulangan bencana mulai dari pra, saat dan pasca bencana," katanya.

Penulis: Maudy Asri Gita Utami
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved