BPJS Kesehatan Siap Jika Diminta Hadir Hearing Kenaikan Iuran di DPRD Sambas

SAMBAS- Kepala BPJS Kesehatan Cabang Singkawang, Novi Kurniadi mengatakan jika pihaknya siap datang jika diminta hadir untuk Hearing di DPRD Kabupaten Sambas.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya Aliansi Gerakan Peduli Rakyat, yang terdiri dari mahasiswa di beberapa kampus di Sambas telah melayangkan surat untuk Hearing di DPRD Sambas.

Tujuannya untuk mendengarkan pemaparan alasan kenaikan iuran BPJS.

"Bersedia (Datang Hearing-Red), kemarin juga ada dari HMI Sambas mau ngadakan diskusi panel, rencana acara hari Jumat," ujarnya, Senin (18/11/2019) saat dihubungi Tribunpontianak.co.id.

• Iuran BPJS Kesehatan Naik, Mahasiswa Sambas Ajukan Hearing ke DPRD

Ia pun menjelaskan, jika sebelumnya terdapat beberapa alasan sehingga harus menaikkan iuran BPJS.

"Karena biaya pelayanan kesehatan yang harus dibayarkan jauh lebih besar dibanding iuran yang terkumpul dari berbagai segmen peserta (PNS, TNI, Polri, Swasta, PBI dan masyarakat umum)," katanya.

"Dari awal penyelenggaraan tahun 2014, setiap tahun program JKN mengalami defisit, bahkan defisit makin melebar."

"Tahun 2019 diproyeksikan defisitnya mencapa 32 triliun."

"Apabila tidak dilakukan penyesuaian iuran maka akan mengganggu sustainabilitas/ kesinambungan program JKN," ungkapnya.

Kata Novi, itu nantinya akan berdampak pada BPJS.

Seperti mengalami kesulitan membayar iuran kesehatan ke Rumah Sakit.

"Dampak nyata sekarang BPJS kesulitan membayar biaya pelayanan kesehatan ke Rumah Sakit."

"Akibatnya Rumah Sakit juga kesulitan menyediakan obat dan alkes (Alat kesehatan-Red), tertunda membayar gaji/jasa dokter, perawat dan pegawai rumah sakit lainnya," bebernya.

Karenanya, nanti akan bermuara pada penurunan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

"Dampak akhirnya kualitas pelayanan menurun," tutupnya. (*)

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak