Akomodir Kearifan Lokal, Bupati Sintang Sebut Peladang Bukan Penjahat

Kemudian satu minggu sebelumnya sudah harus melaporkan ke kades, dengan membawa izin dari pemilik tanah sekitarnya.

Akomodir Kearifan Lokal, Bupati Sintang Sebut Peladang Bukan Penjahat
TRIBUNPONTIANAK/Anwar Humpro Setda Sintang
Bupati Sintang, Jarot Winarno menyapa warga saat berpapasan di jalan saat kunjungan kerja ke Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang.¬† 

SINTANG - Bupati Sintang, Jarot Winarno mengatakan Pemkab Sintang sudah mengakomodir kearifan lokal masyarakat adat dengan menerbitkan Perbup Nomor 57 tahun 2018 tentang tata cara pembukaan lahan bagi masyarakat.

Dalam Perbup tersebut tertuang aturan bagi masyarakat yang ingin membuka lahan. Mulai dari luasan lahan tidak boleh lebih dari dua hektare.

Kemudian satu minggu sebelumnya sudah harus melaporkan ke kades, dengan membawa izin dari pemilik tanah sekitarnya.

Cerita Warga Asal Banyuwangi, Peladang yang Duduk di Kursi Pesakitan 

Persatuan Peladang Tradisional Kalbar Serukan Hentikan Kriminalisasi Peladang

Sidang Perdana Peladang di Sintang, Penasihat Hukum Sepakat Tidak Ajukan Eksepsi

“Ketika musim kemarau ekstrem, dia tidak boleh bakar. Nah ini tidak mudah, yang namanya musim bercocok tanam itu sudah ada siklusnya, makanya kita harus atur dengan perakiraan curah hujan dan sebagainya.”

Sebenarnya, Pemkab Sintang sudah mendapatkan surat edaran dari Kementan soal tata cara membuka lahan tanpa bakar. Hanya saja, solusi yang ditawarkan itu masih memberatkan masyarakat.

“Masyarakat membayangkan kalau mereka membuka ladang tanpa bakar, pohon ditebang, lalu didiamkan, dia menggeser batang besarnya saja perlu biaya,” ungkapnya.

Jarot memahami, masih banyaknya Karhutla di Kabupaten Sintang lantaran kurang sosialisasi Perbup tersebut.

Selain itu, instruksi Presiden Joko Widodo mengenai peruntukan dana desa sebagian untuk membuat embung juga belum banyak diterapkan di Kabupaten Sintang.

“Yang membuat embung ini tidak serius. Dari 391 (di kabupaten Sintang) yang menggunakan dana desa untuk buat embung cuma beberapa saja. Harusnya semuanya ada, supaya kalau ada kejadian seperti ini kita punya cadangan air,” ungkap Jarot.

Jarot menegaskan, kearifan lokal masyarakat harus diakomodir, “Kearifan itu harus kita akomodir. Mereka (masyarakat adat) bukan penjahat, mereka hanya peladang,” tegasnya. 

Penulis: Agus Pujianto
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved