Pemprov Kalbar Dukung Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

Dengan lahirnya UU Nomor 2 Tahun 2012 akan lebih baik ke depannya dan persoalan pengandaan tanah akan lebih baik lagi.

Pemprov Kalbar Dukung Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
TRIBUNPONTIANAK/ANGGITA PUTRI
Serah Terima Sertifikat oleh Perwakilan Direktur Jendral Pengadaan Tanah Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional kepada Pihak Pemprov Kalbar dan Pemkot Singkawang diterima oleh Wagub Kalbar, H Ria Norsan, di Hotel Mercure Pontianak, Senin (11/11/2019). 

PONTIANAK- Direktur Jendral Pengadaan Tanah Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional menggelar sosialasi peraturan pengadaan tanah bagi pembaginan untuk kepentingan umum yang diselenggarakan di Hotel Mercure Pontianak, Senin (11/11/2019).

Dalam kegiatan tersebut sekaligus serah terima 13 sertifikat Hak Pakai Atas Nama Pemprov Kalbar , dan serah terima 1 sertifikat Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Kota Singkawang.

Saat ditemui usai membuka acara tersebut, Wakil Gubernur Kalbar H Ria Norsan berharap pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dapat terencana dengan baik dan tidak ada lagi korban pengusuran.

Jangan Lagi Ada Koban Gusur, Pengadaan Tanah Pemprov untuk Umum

Pemprov Kalbar Tertibkan Aset Tanah Senilai Hampir Rp 400 milyar

Dikatakannya, Pemprov Kalbar memiliki 400 an permohonan pengandaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan sekarang yang selesai baru 13 persil sertifikat yang diterima dan menjadi aset Pemprov Kalbar.

"Sisanya sedang diurus, mudah-nudahan, dalam 2 Tahun Anggaran bisa selesai," ujarnya.

Mantan Bupati Mempawah juga berharap dengan lahirnya UU Nomor 2 Tahun 2012 akan lebih baik ke depannya dan persoalan pengandaan tanah akan lebih baik lagi serta tidak meninggalkan korban yang terbengkalai akibat pengusuran.

"Sudah banyak terjadi korban, bahkan di Kalbar, tetapi ini dimasa lalu, tentunya juga berdasarkan Peraturan masa lalu," jelasnya.

Dijelaskannya, Pemprov Kalbar sangat mendukung Pelaksanaan Pengadaan tanah untuk Kepentingan umum, terutama di tahap Persiapan yang menjadi kewenangan Gubernur dengan produk Penetapan Lokasi.

"Mudah-mudahan, aturan Pengadaan Tanah yang sekarang ini lebih sempurna, dan lebih baik," pesannya.

Seperti yang telah dilakukan sebelumnya yaitu pengadaan tanah di Kabupaten Sambas PLBN (Pos lintas Batas Negara) Aruk Kabupaten Sambas Pengadaan Tanah Jalan Batas Serawak-Aruk.

Halaman
12
Penulis: Anggita Putri
Editor: Wahidin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved