Breaking News:

Wali Kota Singkawang Harap Aplikasi TP4D Online Permudah Perangkat Daerah

Ia mengimbau kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Singkawang dapat memanfaatkan TP4D

Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano | Editor: Madrosid
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIDHOINO KRISTO SABASTIANUS MELANO
Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie menjadi inspektur upacara peringatam Hari Pahlawan tahun 2019 di Halaman Kantor Wali Kota Singkawang, Jalan Firdaus, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Bara, Minggu (10/11/2019). 

SINGKAWANG - Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie mengatakan Kejaksaan Negeri Singkawang melalui Tim Pengawalan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) telah berkomitmen untuk melakukan pendampingan kepada seluruh jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang.

Sebagai bagian untuk mengawal dan memberikan pendampingan kepada Pejabat Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa, agar dapat melaksanakan proses pengadaan Barang/Jasa secara benar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

"Dengan Aplikasi TP4D secara online diharapkan akan memudahkan perangkat daerah untuk memintakan pendampingan kepada TP4D, tanpa harus bertatap muka dan dapat dilakukan setiap waktu, dan kesempatan meskipun tidak berada di lokasi yang sama," katanya, Senin (11/11/2019).

Ia mengimbau kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Singkawang dapat memanfaatkan TP4D sebagai sarana strategis untuk menguatkan koordinasi, dapat mengawal dan melakukan pendampingan hukum dalam pelaksanaan pemerintahan, pengelolaan keuangan serta pengadaan barang dan jasa.

Tjhai Chui Mie: Peran Media Sangat Penting

Singkawang Jadi Pusat Studi Penelitian Toleransi Indonesia, Ini Paparan Tjhai Chui Mie

“Sehingga kepala OPD maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak perlu lagi merasa ragu dalam melaksanakan kegiatan,” ungkapnya.

Konsep TP4D adalah menempatkan institusi kejaksaan sebagai penegak hukum bukan Pelaksana pengadaan barang/jasa.

Kejaksaan mempunyai kepentingan yang besar untuk memberikan kepastian hukum, termasuk bagi pelaksana pemerintahan.

Hal ini Selaras dengan hak yang dijamin Undang–Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 6 yaitu memperoleh perlindungan hukum dan jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya.

Dengan prinsip-prinsip yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan, semestinya kehadiran TP4D mampu melahirkan rasa aman dan keleluasaan aparatur pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

Jika dikemudian hari yang dirasakan berbeda. Misalnya ada ketakutan, intimidasi, intervensi bahkan kooptasi, berarti ada konsepsi pengawalan dan pengamanan yang keliru dalam pelaksanaannya.

Dirinya berharap jika dibuka peluang penegakan hukum represif hendaknya dapat berkoordinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

"Artinya penanganan pidana sifatnya ultimum remedium, tindakan terakhir setelah langkah administratif dan perdata dilakukan, tetap dijunjung tinggi dalam penanganan hukum," tuturnya.

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved