DPRD Kapuas Hulu Sependapat Presiden RI Harus Turun Tangan Selesaikan Polemik Daun Kratom

Masalah daun kratom memang masih hanggat dibicarakan tingkat pemerintah, petani daun kratom dan pengusaha itu sendiri.

DPRD Kapuas Hulu Sependapat Presiden RI Harus Turun Tangan Selesaikan Polemik Daun Kratom
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ SAHIRUL HAKIM
Seorang petani daun kratom di Putussibau saat menjemur daun kratom, yang nantinya akan dijual ke penampung. 

DPRD Kapuas Hulu Sependapat Presiden RI Harus Turun Tangan Selesaikan Polemik Daun Kratom

KAPUAS HULU - Ketua DPRD Kapuas Hulu Kuswandi menyatakan masalah daun kratom memang masih hanggat dibicarakan tingkat pemerintah, petani daun kratom dan pengusaha itu sendiri.

"Selama ini kami di legislatif bersama pengusaha kratom dan Pemerintah selalu memperjuangkan legalitas daun kratom agar tidak dilarang," ujarnya kepada Tribun, Kamis (7/11/2019).

Kuswandi menjelaskan, daun kratom saat ini sudah menjadi bagian matapencaharian masyarakat Kapuas Hulu.

Kratom Masuk Narkotika Golongan 1, Bupati Nasir: Nasib 10 Ribu Petani Terancam

Tak Setuju Pelarangan Kratom Oleh BNN, Suriansyah Harap Pemerintah Perhatikan Nasib Masyarakat

"Kalau harus ditutup masyarakat kita mau makan apa. Karena sekarang hanya daun kratom yang bisa membantu perekonomian masyarakat," ucapnya.

Politis Partai Golkar itu, sangat sependapat dengan petani daun kratom di Kapuas Hulu, agar Presiden RI Joko Widodo turun tanggan persoalan daun kratom.

"Kita minta juga pak Presiden berpihak ke rakyat, dalam persoalan daun kratom," ungkapnya. (*)

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: Sahirul Hakim
Editor: Wahidin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved