Gubernur Kalbar Minta KPK Tindak OPD Dalam Menyusun Rencana Kerja Anggaran Yang Tidak Sesuai

Gubernur Kalbar Minta KPK Tindak OPD Dalam Menyusun Rencana Kerja Anggaran Yang Tidak Sesuai

PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, H Sutarmidji menghadiri acara diseminasi strategi nasional pencegahan korupsi 2019-2020 terkait Kerjasama Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi (Setnas PK) dengan Pemerintah Provinsi Kalbar, di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (5/11/2019).

Dalam sambutannya Sitarmidji mengatakan pemerintah dalam perbaikan tata kelola pemeritahan dibidang pelayanan publik dan tata kelola dibidang keuangan negara, semakin tahun semakin membaik.

Baca: Sutarmidji Sebut Serupiahpun Tidak Ada Kepentingan Dirinya Pada APBD Kalbar

Baca: Pemerintah Beri Waktu Lima Tahun Untuk Petani, Pebisnis Kratom Beralih, Ini Komentar Sutarmidji

Baca: Laksanakan Rakor Penyerapan ABPD 2017, Ini Kendala Pemda Kapuas Hulu

"Tentu harus ada satu percepatan perbaikan pelaksanaan dan ada niat semuanya untuk melakukan transparansi dan efisiensi serta efektifitas semua harus kita lakukan," ujarnya.

Ia juga menyinggung tentang paparan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Provinsi Kalbar beberapa waktu lalu bahwa banyak kegiatan-kegiatan yang dari tahun ke tahun itu-itu saja, namun hasilnya tidak jelas.

"Saya minta KPK tidak hanya supervisi, monitoring dan evaluasi, Kalau perlu ada tindakan, tindak saja. Kalau masih seperti ini kita akan lamban. Kalau ada menemukan dinas ada kepetingan gubernur dititipkan disitu dengan bapak ungkap saja," ujarnya.

Dalam hal pencegahan korupsi, Midji selalu berterus terang dan transparansi, dan kalau masih saja tidak berubah-berubah mau diapakan. 

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak