Bappeda Sebut Penanganan Kemiskinan di Ketapang Harus Dilakukan Secara Komprehensif

Harto SE, M.Si menerangkan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 45 tahun 2019 tentang pedoman teknis percepatan

Bappeda Sebut Penanganan Kemiskinan di Ketapang Harus Dilakukan Secara Komprehensif
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Sosialisasi pedoman teknis percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Ketapang yang diikuti oleh seluruh OPD, Senin (04/11/2019) di aula Bappeda Ketapang. 

Bappeda Sebut Penanganan Kemiskinan di Ketapang Harus Dilakukan Secara Komprehensif

KETAPANG - Sementara itu, Kepala Bappeda Ketapang, Harto SE, M.Si menerangkan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 45 tahun 2019 tentang pedoman teknis percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Ketapang yang merupakan satu diantara upaya bersama dalam percepatan penurunan angka kemiskinan.

Dengan dilaksanakannya sosialisasi tersebut, diharapkan dapat memahami dan mengetahui posisi kemiskinan Ketapang yang masih berada pada posisi yang sama sejak tahun 2016, yaitu ketiga termiskin setelah Kabupaten Melawi dan Landak.

"Dari data yang dirilis BPS provinsi Kalimantan Barat pada 4 september 2019. Dapat di lihat walaupun persentase kemiskinan di Ketapang mengalami penurunan dari 11,02% menjadi 10,93%, akan tetapi dari jumlah jiwa mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan adanya pertumbuhan penduduk. Ini artinya angka penduduk miskin Ketapang tidak berkurang tetapi bertambah," terang Harto pada sosialisasi pedoman teknis percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Ketapang, Senin (04/11/2019) di aula Bappeda Ketapang.

Baca: Pemkab Serius Tanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Ketapang

Baca: Tekan Angka Kemiskinan, Ini Program Pemkab Mempawah

Baca: Apresiasi Rencana Pemprov, Erdi: Cepat Menyelsaikan Persoalan Kemiskinan dan Ketertinggalan

Oleh karena itu disebutkannya, penanganan kemiskinan di kabupaten ketapang harus dilakukan secara komprehensif dan langkah awal dalam pelaksanaan penanganan ini adalah dengan menyiapkan aturan hukum yang menjadi guideline bagi stakeholder yang ada di Kabupaten Ketapang dalam upaya penanggulangan kemiskinan secara bersinergi.

Selain itu Harto menilai, Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang sangat kompleks. Bukan hanya masalah pendapatan, kemiskinan juga menyangkut kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang, baik laki-laki maupun perempuan untuk menjadi miskin.

"Kemiskinan dapat mengambil bentuk lain, seperti lemahnya kapabilitas, lemahnya kelembagaan dan kerentanan. Wujud kemiskinan tersebut saling berhubungan dan merupakan suatu pola kemiskinan. Pendapatan yang rendah menjadi sebab ketidakmampuan seseorang untuk memperoleh atau memenuhi pola hidup yang layak," terangnya.

Oleh karena itu, rendahnya pendapatan dan kapabilitas terjadi satu diantaranya dikarenakan tidak adanya dukungan kelembagaan yang dapat melindungi dan memfasilitasi masyarakat miskin.

"Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi perangkat daerah di pemerintahan secara bersama dan terkoordinasi," tegasnya.

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: Nur Imam Satria
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved