Kebebasan Sipil Memburuk di Era Kepemimpinan Presiden Jokowi

Kebebasan Sipil Memburuk di Era Kepemimpinan Presiden Jokowi. Lembaga Survei Indonesia ( LSI) melakukan survei tentang

Editor: Nasaruddin
(KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG)
Presiden Joko Widodo usai pelantikan presiden dan wakil presiden di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Jokowi mengumumkan susunan kabinetnya yang diberi nama Kabinet Indonesia Maju, Rabu (23/10/2019). 

Kebebasan sipil pada era kepemimpinan Joko Widodo dinilai masih buruk.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan dalam rilis hasil survei lembaganya, Minggu (3/11/2019).

Bahkan, belakangan, perihal kebebasan sipil ini kian mengkhawatirkan.

Hal ini diungkap Djayadi yang mengutip survei nasional Saiful Mujani Reasearch and Consultant (SMRC) pada Mei hingga Juni 2019.

"Masyarakat merasakan kebebasan sipil yang menjadi fondasi demokrasi belum baik dan bahkan cenderung memburuk," kata Djayadi.

Djayadi mengatakan, temuan itu didasari oleh sejumlah hal.

Pertama, masyarakat saat ini cenderung lebih takut berbicara soal politik.

Baca: Kisah Buruh Bengkel Buat Helikopter karena Bosan Lihat Kemacetan, Bakal Uji Terbang di 2020

Baca: Menteri Desa, Abdul Halim Sebut Sutarmidji Cocok Jadi Menteri

Sebanyak 43 persen masyarakat Indonesia yang menjadi responden menyebut bahwa saat ini ada ketakutan tersendiri ketika membahas politik.

Angka ini naik dibanding tahun 2014 sebesar 17 persen.

Tidak hanya itu, buruknya kebebasan sipil juga diukur berdasarkan ketakutan masyarakat terhadap penangkapan semena-mena yang mungkin dilakukan aparat hukum.

Sebesar 38 persen masyarakat mengaku takut jika terlibat penangkapan yang sewenang-wenang oleh aparat.

Angka ini pun naik dibanding tahun 2014 sebesar 24 persen.

Djayadi melanjutkan, saat ini masyarakat juga cenderung takut berorganisasi.

Dibanding tahun 2014, angka ketakutan ini pun naik pada tahun ini.

"Responden yang menyatakan bahwa sekarang warga takut berorganisasi juga naik, dari 10 persen pada 2014 menjadi 21 persen," ujar Djayadi.

Sumber: Kompas.com
Halaman 1 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved