Bicara UMK dan Permasalahan Pekerja, Ini Paparan Ketua Serikat Buruh Patriot Pancasila Singkawang

Satu di antara kebijakan yang sangat mempengaruhi masyarakat adalah naiknya iuran BPJS sebesar 100%.

Bicara UMK dan Permasalahan Pekerja, Ini Paparan Ketua Serikat Buruh Patriot Pancasila Singkawang
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ISTIMEWA
Ketua Serikat Buruh Patriot Pancasila (SBPP) Kota Singkawang, Roby Sanjaya, SH 

Bicara UMK dan Permasalahan Pekerja, Ini Paparan Ketua Serikat Buruh Patriot Pancasila Singkawang

SINGKAWANG - UMK Kota Singkawang tahun 2019 saat ini berjumlah Rp 2.338.840. Perhitungan UMK ini dilakukan melalui rumusan baku yang tertuang dalam PP nomor 78 tahun 2017.

Sementara Upah Minimum Kota (UMK) Kota Singkawang untuk tahun 2020 belum ditetapkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang.

Ketua Serikat Buruh Patriot Pancasila (SBPP) Kota Singkawang, Roby Sanjaya, SH mengatakan kalau meng-update kebijakan pemerintah saat ini, rasanya buruh akan semakin jauh dari cukup apalagi sampai sejahtera seperti yang diimpikan.

Satu di antara kebijakan yang sangat mempengaruhi masyarakat adalah naiknya iuran BPJS sebesar 100%.

Baca: Sosialisasi Tata Cara Pembentukan Desa Sadar Hukum di Sekadau, Ini Yang Disampaikan

Baca: Bupati Atbah: Masyarakat harus Bangga Berbahasa Indonesia

"Hal ini sangat memicu reaksi masyarakat ke depan, terutama buruh sebagai masyarakat yang paling terdampak terhadap kenaikan iuran ini," katanya, Senin (4/11/2019).

Pertanyaannya berapa UMK yang layak buat buruh khususnya di Singkawang sulit untuk dijawab, apalagi dengan situasi kebijakan pemerintah yang ada.

Namun jika dipaksakan harus ada angka, maka angka yang pantas untuk kenaikan UMK adalah sebesar 15%, tetapi harus diingat, bahwa UMK itu berlaku untuk buruh yang bekerja 0-1 tahun, atau 1 tahun ke bawah.

"Sedangkan untuk buruh perusahaan yang masa kerjanya di atas 1 tahun, maka harus menggunakan struktur dan skala upah," tuturnya.

UMK adalah satu di antara permasalahan yang dihadapi oleh buruh di Singkawang, walau sanksinya jelas bagi perusahaan yang tidak melaksanakan UMK adalah dapat dikenakan sanksi pidana, seperti dalam pasal 185 ayat (1) yaitu pidananya 4 tahun dan/atau denda 400 juta.

Halaman
123
Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved