Citizen Reporter

Alfian: ASN Duduki Jabatan Pimpinan Tinggi Wajib Penuhi Persyaratan Kompetensi Teknis

Profesionalisme ASN ini dapat diukur melalui proses uji kompetensi yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang.

Alfian: ASN Duduki Jabatan Pimpinan Tinggi Wajib Penuhi Persyaratan Kompetensi Teknis
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ISTIMEWA
Foto bersama saat kegiatan Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan bagi Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 di Aula Bhinneka Tunggal Ika BPSDM Kalbar , Kamis (31/10). 

Citizen Reporter
Humas Pemprov Kalbar

PONTIANAK - Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalbar, Alfian mengatakan Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural dan kompetensi pemerintahan.

Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 98 ayat (2) dan (3).

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) , Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas , Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural dan kompetensi pemerintahan.

Kompetensi pemerintahan yang dimaksud adalah kemampuan dan karakteristik seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengelolaan pemerintahan sesuai jenjang jabatannya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah secara profesional yang terdiri dari 7 (tujuh) standar kompetensi pemerintahan.

Baca: Oknum Kepala Sekolah Cabuli Siswinya, Kusnadi: Memalukan Dunia Pendidikan Kapuas Hulu

Baca: Pertemuan Presiden Joko Widodo dan Presiden FIFA Gianni Infantino di Bangkok, Bahas Piala Dunia U-20

Hal ini disampaikan Kepala BPSDM Kalbar dalam sambutan yang disampaikan Sekretaris BPSDM Kalbar Pitter Bonis, saat membuka kegiatan Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan bagi Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 di Aula Bhinneka Tunggal Ika BPSDM Kalbar , Kamis (31/10).

Ketujuh Standar Kompetensi Pemerintahan, diantaranya, Standar Kompetensi kebijakan desentralisasi, Standar Kompetensi hubungan pemerintah pusat dengan daerah, Standar Kompetensi pemerintahan umum, Standar Kompetensi pengelolaan keuangan daerah, Standar Kompetensi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Standar Kompetensi hubungan pemerintah daerah dengan DPRD dan Standar Kompetensi etika pemerintahan.

Dikatakannya, Peningkatan Sumber Daya Manusia (Human Capital) adalah merupakan salah satu isu yang menjadi factor keberhasilan suatu bangsa dalam menghadapi persaingan global.

Sehingga berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia khususnya Aparatur Sipil Negara yang merupakan motor penggerak pembangunan.

Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut untuk memiliki profesionalisme atau kemampuan dalam memahami tugas-tugas yang diembannya sesuai dengan standar kerja.

Profesionalisme ASN ini dapat diukur melalui proses uji kompetensi yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang.

Baca: Pertemuan Presiden Joko Widodo dan Presiden FIFA Gianni Infantino di Bangkok, Bahas Piala Dunia U-20

Untuk di tingkat Provinsi Kalbar, masih kata Kepala BPSDM, BPSDM Provinsi Kalbar telah membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Daerah yang memiliki kewenangan melakukan Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan dan secara teknis bekerjasama dengan LSP-PDN Kementerian Dalam Negeri pada proses penyelenggaraannya.

"Saya tekankan keseriusan dari peserta yang telah ditunjuk sebagai peserta sertifikasi kompetensi pemerintahan bagi Pejabat Pengawas, guna terwujudnya ASN di Provinsi Kalbar yang kompeten dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik, perekat kesatuan bangsa dan pelaksana kebijakan publik,"pungkasnya.

Penulis: Anggita Putri
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved