Hanura Mengaku Kecewa Berat Tak Dapat Jatah Menteri, Jokowi Minta Maaf Tak Puaskan Semua Pihak

Partai Hanura Mengaku Kecewa Berat Tak Dapat 'Jatah' Menteri, Jokowi Minta Maaf Tak Puaskan Semua Pihak

JAKARTA - Penyusunan Kabinet Indonesia Maju lengkap dengan wakil menterinya ternyata tak memuaskan semua pihak. Oleh karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa mengakomodir semua pihak dalam kabinet.

Jokowi mengungkapkan mendapat 300 nama yang direkomendasi menjadi menteri dan wakil menteri.

"Dalam seminggu ini saya dan Wakil Presiden sibuk membentuk kabinet, mengangkat menteri dan wakil menteri. Ini pekerjaan yang sangat berat. Nama yang masuk lebih dari 300 orang, padahal jumlah menterinya hanya 34," ujar Jokowi saat menghadiri pembukaan Musyawarah Besar X Pemuda Pancasila, di Jakarta, Sabtu (26/10).

Dalam pemilihan menteri maupun wakil menteri, kata Jokowi, dirinya harus melihat segala sisi, baik berkaitan dengan daerah, suku, agama, dan lain-lainnya.

"Proporsinya harus sesuai betul, yang berkaitan dengan partai, berkaitan profesional. Tidak mudah menyusun kabinet yang harus beragam, karena Indonesia adalah Bhineka Tunggal Ika," katanya.

Baca: Hadiri Pra Mubes IKBM, Munandar: Hubungan IKBM dan IKAMA sudah Terjalin dengan Baik

Baca: Reaksi Menohok Nikita Mirzani saat Dihubungi Kembali Sajad Ukra, Singgung Juga Soal Medina Moesa

Presiden Jokowi telah memutuskan susunan 34 menteri yang berasal dari partai politik dan kalangan profesional. Dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf juga terdapat 12 wakil menteri di 11 kementerian, dari sebelumnya hanya tiga orang pada 3 kementerian.

Jokowi mengakui ada pihak yang kecewa setelah susunan Kabinet Indonesia Maju selesai diumumkan ke masyarakat.

"Yang kecewa berarti lebih dari 266 orang. Pasti kecewa, artinya yang kecewa pasti lebih banyak dari yang senang. Saya mohon maaf, tidak bisa mengakomodir semuanya," sambung Jokowi.

Jokowi meminta pihak-pihak yang kecewa untuk memakluminya karena ruang untuk menentukan orang di kabinet hanya 34 orang.

"Itulah demokrasi, ada yang menang dan kalah dalam pemilihan. Ada yang terpilih, ada yang tidak terpilih, kan memang melalui sistem seleksi," ujar Jokowi.

Ia menyakini, meski ada yang kecewa tetapi orang Indonesia lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan daripada kepentingan pribadi. "Perbedaan pendapat itu wajar, perbedaan pilihan juga wajar. Tapi kesatuan, persatuan adalah segala-galanya buat kita," ucapnya.

Marah dan kecewa
Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) sebagai pendukung Jokowi mengaku kecewa tak mendapat jatah di kabinet.

Wakil Sekjen (Wasekjen) DPP Hanura, Bona Simajuntak, mengatakan ada kemarahan dan kekecewaan dari kadernya karena tidak ada yang masuk kabinet.

"Sebagai pengusung Hanura punya harga sendiri. Secara etika politik, wajar kader-kader kami di daerah kecewa. Ada kemarahan karena tidak ada semacam penilaian khusus ke Hanura," ujar Bona, di D'consulate, Jakarta, Sabtu (26/10).

Menurut Bona, Hanura telah memberikan dukungan tulus dan masif kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf saat berkampanye.

Baca: Reaksi Menohok Nikita Mirzani saat Dihubungi Kembali Sajad Ukra, Singgung Juga Soal Medina Moesa

Bahkan, menurutnya, akibat dari dukungan masif tersebut Hanura gagal lolos ke parlemen. Meski kecewa, Hanura tetap mendukung pemerintah Jokowi. "Walau kecewa kami tetap jalankan dukungan dan tidak setengah hati," tutur Bona.

Sedang Ketua DPP Hanura Inas N Zubir mengatakan partainya tidak mengemis jabatan menteri maupun wakil menteri.

Inas mengaku tersinggung ketika ada pernyataan komposisi kabinet saat ini dapat bekerja baik meski tanpa keterlibatan Hanura.

"Seolah-olah jika kabinet diisi oleh perwakilan Hanura maka kabinet malahan berjalan tidak baik," tutur Inas. Ia kembali menegaskan, Hanura tidak akan meminta-minta jatah kursi kabinet karena hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden

Hanya saja, kata Inas, tidak patut bila Hanura tidak diajak bicara dan ditinggalkan begitu saja.

"Hanura tidak memaksakan kehendak untuk meminta-minta jatah kepada Jokowi, kami sepenuhnya mendukung keputusan apapun yang diambil oleh Presiden. Sebagai teman seperjuangan dalam pilpres, sudah sepantasnya Hanura diajak bicara," katanya.

Juru Bicara Presiden, M Fadjroel Rachman mengatakan, persoalan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden dan tidak ada campur tangan dari pihak luar. Menurutnya, ke depan tidak ada penambahan wakil menteri lagi.

"Mudah-mudahan dengan ini mereka (menteri dan wakil menteri kabinet) bisa bekerja sebaik-sebaiknya. Kemarin dalam rapat perdana, beliau mengatakan juga segera bekerja, tidak ada lagi waktu berdiam apalagi memperlambat," ujar Fadjroel.

Ia membantah penunjukkan 12 wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju, hanya upaya bagi-bagi kekuasaan kepada para pendukung saat Pilpres 2019. "Tidak (bagi-bagi kekuasaan)," ujar Fadjroel.

Menurut Fadjroel, 12 wakil menteri merupakan orang yang berkompeten di bidangnya dan telah mewakili putra-putri terbaik Indonesia.

Terkait penempatan Budi Arie Setiadi yang merupakan Ketua Relawan Projo sebagai Wakil Menteri Desa, PDTT, dan Transmigrasi, Fadjroel menilai sosoknya mempunyai kemampuan dalam membangun desa secara lebih baik.

Kritik Kader PAN
Keberadaan 12 wakil menteri dalam Kabinet Indonesia Maju masih menjadi kontroversi.
Wakil Sekretaris Jenderal PAN Saleh Partaoanan Daulay menilai posisi wakil menteri membuat kerja Kementerian tidak efektif.

Menurutnya setiap kemeterian sudah memiliki jajaran pegawai eselonnya masing-masing. "Hampir di semua kementerian itu ada direktur jenderal (dirjen) dan deputi. Para dirjen menangani masalah-masalah khusus dan spesifik," kata Saleh, di Jakarta, Sabtu (25/10).

Menurutnya, keberadaan para wakil menteri ini akan tumpang tindih dengan para pegawai kementerian tersebut.

"Nah nanti bagaimana ini job description-nya. Apakah wakil menteri ini nanti hanya dipakai untuk tugas-tugas seremonial saja, misalnya membuka pelatihan, membuka rapat dan lain sebagainya, atau mungkin bisa mengeksekusi program," katanya.

Keberadaan wakil menteri, menurut Saleh, hanya untuk mengakomodir parpol dan pendukung Jokowi-Ma'ruf. Adanya wamen membuat rencana efisiensi birokrasi yang dilontarkan Presiden menjadi dipertanyakan.

"Yang pasti, kebijakan melakukan efisiensi di birokrasi pemerintahan kita sudah bagus. Tapi kalau ada penambahan wakil menteri efektifitasnya seperti apa," katanya.

Fungsionaris PAN lainnya, Wakil Sekjen Rosaline Rumaseuw, menilai sosok dari Papua John Wempi Wetipo akan memiliki peran vital sebagai Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat periode 2019-2024.

Menurut Rosaline, masyarakat Papua tidak semestinya merasa kecewa karena Jokowi tidak lagi mengangkat seorang menteri dari Papua. Mengingat, jabatan yang diberikan kepada Wempi juga sangat penting.

"Sehingga menurut saya, Papua tidak boleh kecewa karena hanya sebutan saja, tapi kapasitas yang diberikan sangat luar biasa," ujar Rosaline, di D'consulate, Jakarta, Sabtu.

Lebih jauh, politisi asal Papua ini menyebut Wempi bakal memiliki peran lebih besar dalam pembangunan infrastruktur di kawasan Indonesia Timur Dirinya menilai Wempi bakal memberikan masukan yang baik terkait pembangunan infrastruktur khususnya di Papua karena memiliki pengalaman sebagai Bupati Jayawijaya selama dua periode (2008-2013 dan 2013-2018).

"Beliau (Presiden Jokowi) sendiri berpidato di Istana, Wamen membawahi infrastruktur di Indonesia timur khususnya di Papua. Perannya sangat vital," tutur Rosaline. 

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak