Diskominfo Kalbar Gelar Dialog Penyelesaian Konflik Pertanahan di Ketapang

Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) melaksanakan Dialog Inventarisasi Model dan Penyelesaian Konflik

Diskominfo Kalbar Gelar Dialog Penyelesaian Konflik Pertanahan di Ketapang
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/NUR IMAM SATRIA
Assisten 1 Setda Ketapang, Donatus Franseda yang mewakili Bupati Ketapang pada dialog penyelesain konflik pertanahan di Ketapang. 

Diskominfo Kalbar Gelar Dialog Penyelesaian Konflik Pertanahan di Ketapang

KETAPANG - Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) melaksanakan Dialog Inventarisasi Model dan Penyelesaian Konflik Pertanahan pada Rabu (23/10/2019) di Hall Hotel Onyx Kabupaten Ketapang.

Kegiatan diikuti oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Ketapang, Ormas, OKP, LSM, Komunitas Budaya dan sejumlah Lembaga Bantuan Hukum itu dibuka Assisten 1 Setda Ketapang, Donatus Franseda yang mewakili Bupati Ketapang.

Dialog diawali dengan pengarahan anggota DPRD Kalbar, Hj Summa Jenny Heryanti SH MH.

Kemudian dilanjutkan secara berurutan panelis lain, diantaranya Sutrisno BA (BPN Kantah Ketapang), Lufti Faurusal Hasan (Komisi Informasi Provinsi Kalbar) dan DR Firdaus SH MH MKn (Akademisi Untan Pontianak).

Baca: Diskominfo Singkawang Siap Ikuti Saik 2019 Pangkal Pinang

Baca: Kunjungi Diskominfo Singkawang, Tribun Pontianak Paparkan Program Kerjasama

Dalam sambutannya, Donatus Franseda mengatakan, Ketapang memiliki lahan yang besar serta investasi di Ketapang lebih kepada perkebunan. Ia berharap, melalui dialog dapat memberikan model konflik dan solusi menangani konflik pertanahan yang terjadi.

“Kita harap lewat dialog ini bisa memberikan solusi dalam menangani konflik pertanahan, baik terjadi secara individu, kelompok maupun secara menyeluruh. Sehingga tidak terjadi gesekan di masyarakat,” kata Franseda.

Sementara, Anggota DPRD Provinsi Kalbar, Hj Summa Jenny menyebutkan perlu adanya regulasi tentang pertanahan di Ketapang. Selain itu, juga perlu pengaturan pengelolaan SDA dan SDM agar ada batasan yang disepakati oleh masyarakat.

“Semoga kegiatan dialog ini dapat menjembatani para pihak dalam persoalan pertanahan, khususnya di Kabupaten Ketapang,” harapnya.

Setelah pengantar dari sejumlah panelis, dialog dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan sharing informasi dari peserta.

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: Nur Imam Satria
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved