VIDEO: Tanggapi Hasil BPK, Sukiryanto Nilai Langkah Gubernur Midji Sudah Tepat

Namun tidak disetujui DPR sehingga mendapatkan WDP karena ada hal-hal yang melampaui.

VIDEO: Tanggapi Hasil BPK, Sukiryanto Nilai Langkah Gubernur Midji Sudah Tepat

PONTIANAK - Wakil Ketua 1 Komite IV DPD RI, Sukiryanto menilai jika langkah yang diambil Gubernur Sutarmidji sudah tepat untuk melakukan perubahan anggaran.

Namun tidak disetujui DPR sehingga mendapatkan WDP karena ada hal-hal yang melampaui.

Hal ini diungkapannya usai mendapat keterangan dari Kakanwil BPK Kalbar tentang apa yang menjadi penilaian BPK terhadap Provinsi Kalbar ketika memimpin kunker Komite IV DPD RI ke BPK Kalbar.

Baca: Kunjungan Kerja dengan DPD RI, Kepala Perwakilan BPK Jelaskan Perihal WDP Provinsi Kalbar

Baca: Sukiryanto Akan Pimpin Kunker DPD RI ke Kalbar, Bahas Hasil Pemeriksaan BPK

"WDP Provinsi Kalbar kita lihat dari penjelasan BPK, juga tidak ada kerugian negara dan bukan kesalahan pemda, namun memang masa transisi yang kemudian anggaran terlampai kurang lebih sekitar 684 Milyiar," katanya, Selasa (22/10/2019).

Hal itu, tuturnya, terjadi karena Gubernur sudah mengajukan perubahan anggaran ke DPRD namun tidak disetujui sehingga terbentuklah pergub nomor 66 tahun 2018.

"Seyogyanya antara DPRD dan Gubernur sejalan, ada harmonisasi sehingga karena tidak kembali kepada Perda yang lama, sehingga ada hal-hal terlampai dan memang tidak ada kerugian negara," jelasnya.

Antara Gubernur, DPRD dan Sekda, lanjut dia, harus sinergis untuk kepentingan daerah khususnya dan negara umumnya.

"Turunnya WTP menjadi WDP bukan kesalahan Gubernur, karena sudah diajukan Gubernur untuk perubahan namun tidak disetujui," katanya. (*)

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Wahidin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved