Ketua DPRD Kota Pontianak Minta Pelayanan Publik Harus Maksimal Meskipun Kekurangan Pegawai

Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin menyambut baik atas kuota CPNS yang didapatkan Kota Pontianak mencapai 400 formasi.

Ketua DPRD Kota Pontianak Minta Pelayanan Publik Harus Maksimal Meskipun Kekurangan Pegawai
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / SYAHRONI
Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin 

Ketua DPRD Kota Pontianak Minta, Meskipun Kekurangan Pegawai Pelayanan Publik Harus Maksimal

PONTIANAK - Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin menyambut baik atas kuota CPNS yang didapatkan Kota Pontianak mencapai 400 formasi.

Politisi PDIP ini mengharapkan adanya tambahan pegawai ini membuat Kota Pontianak semakin baik dalam pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang ada.

"Syukurlah kalau mendapat kouta 400, berarti menambah jumlah ASN Kota Pontianak yang setiap tahun terus pensiun," ucap Satarudin saat diwawancarai, Senin (21/10/2019).

Lanjut ditegaskannya meskipun kekurangan ASN pelayanan publik tidak boleh menurun dan harus disikapi oleh setiap ASN dan Wali Kota Pontianak sebagai pimpinan.

Baca: Politisi PDIP Tagih Janji Gubernur Teken SK Pemekaran Kapuas Raya

Baca: Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke 56 Pada Edi Kamtono, Ini Doa Satarudin

Baca: Unsur Pimpinan Definitif DPRD Kota Pontianak Belum Dilantik, Satarudin: Masih Menunggu SK PKS Pusat

Pelayan publik tetap harus menjadi acuan utama dalam roda pemerintahan. Selain itu, Satar menilai perlu adanya inovasi-inovasi dalam tata kelola pemerintahan sehingga kekurangan ASN dapat ditutupi dengan inovasi yang ada.

"Pendistribusian pegawai yang akan diterima diharapkannya harus proporsional sesuai dengan kebutuhan yang ada,".

Lanjut, disampaikannya Pemkot Pontianak selama ini telah mendapatkan predikat sebagai kota dengan tata kelola pemerintahan yang baik maka itu harus dipertahankan. Kekurangan pegawai bukanlah alasan tidak memberikan layanan terbaik pada masyarakat.

"Saya kira bukan hanya Pontianak yang kekurangan pegawai, tapi semua daerah. Nah dengan kekurangan ini pelayanan publik tidak boleh kendor dan turun, harus tetap sesuai standar yang ada," pungkasnya.

Penulis: Syahroni
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved