SBMI Mempawah Melaporkan Dugaan TPPO di Desa Bukit Batu

Sekretaris SBMI Kalbar, Iswandi mengatakan kasus pengungkapan pengantin pesanan ini didasarkan hasil investigasi pihaknya.

SBMI Mempawah Melaporkan Dugaan TPPO di Desa Bukit Batu
TRIBUNPONTIANAK/TRY JULIANSYAH
Serikat buruh migran indonesia (SBMI) melakukan pelaporan ke Polres Mempawah terkait adanya upaya tindak pidana perdagangan orang (TPPO), Minggu (20/10/2019) 

SBMI Mempawah Melaporkan Dugaan TPPO di Desa Bukit Batu

MEMPAWAH - Serikat buruh migran indonesia (SBMI) melakukan pelaporan ke Polres Mempawah terkait adanya upaya tindak pidana perdagangan orang (TPPO), minggu (20/10/2019).

Sekretaris SBMI Kalbar, Iswandi mengatakan kasus pengungkapan pengantin pesanan ini didasarkan hasil investigasi pihaknya.

"Awalnya kami mendapat laporan dari warga bukit batu, kemudian kami lakukan investigasi 4 hari. Ternyata pernikahan itu akan terjadi, dan sudah dilangsungkan sinag hari ini, pada hari ini SBMI kemudian koordinasi dengan polres mempawah yang dalam hal ini diwakili kabag intel, kapolsek sungai kunyit serta komisi perlindungan anak kabupaten Mempawah," ujarnya.

Ia mengatakan telah menjumpai dua orang terduga comblang dari pengantin pesanan tersebut.

Baca: Hadiri Rakornas TPPO di Kupang, Wabup Hairiah Harap Kinerja GT-TPPP Sambas

Baca: Gelar Sosialisasi TPPO, Ini Harapan Gabungan Organisasi Wanita Kapuas Hulu

"Kami menjumpai 2 warga asing yang salah satunya melangsungkan pernikahan dengan warga desa bukit batu, yang ternyata juga korban yang akan menikah adalah ada di bawah umur berinisial F berusia 16 tahun dan masih tercatat aktif sebagai satu diantara siswa SMP di Sungai Kunyit. Setelah mendapatkan identitas dari mempelai laki-laki hanya mengantongi paspor," ungkapnya.

Sehingga diakuinya upaya pencegahan TPPO tersebut dikarenakan pernikahan tersebut tidak sesuai aturan dan tidak tertib administrasi untuk pernikahan Warga Negara Asing.

Mempelai pria WNA terebut diakuinya bernama Qu Shaoqing dan temannya Qu Ningbo

"Kenapa kami menghentikan proses pernikahan karena proses secara Adminitrasi asal-asalan. Karena tidak ada surat dari kedubes, izin tinggal dan dari pemda juga tidak ada hanya paspor. Kemudian tidak bisa berkomunikasi bahas indonesia, ini bisa dikenakan dua pasal uu perdagangan orang dan perlindungan anak," paparnya.

Ia mengatakan hasil dari pembicaraan dengan korban memang ada sejumlah uang yang akan diberikan untuk melangsungkan pernikahan tersebut.

"Hasil pembicaraan dengan keluarga korban, ada sejumlah uang yang dijanjikan sebesar 20 juta, sedangkan yang di setujui 25 juta artinya sudah diserahkan 5 juta dimuka, serta beberapa perhiasan. Ini menjadi barang bukti yang kami bawa ke polres mempawah," katanya.

Sementara untuk comblang diakuinya memang biasanya mendapat uang dari mempelai pria jika berhasil mencarikan jodoh di indonesia.

"Comblangnya ini Ngu Tiam Fuk warga subgai duri dan anak Ajuk warga negara asing, dari kasus yang sudah-sudah, yang diberikan mempelai laki-laki untuk comblang di indonesia, antara 400 hingga 800 juta. Sejauh ini yang kami ketahui Pengantin pria mengeluarkan dana 350 juta, ini masih kami telusuri," pungkasnya. (*)

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: Try Juliansyah
Editor: Wahidin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved