Dana Desa Rawan Diselewengkan, DJKN Kalbar Minta Pemkab Sintang Pantau Prilaku Kades

Edih Mulyadi mengaku khawatir dengan fenomena aparatur desa yang rentan menyalahgunakan dana desa.

Dana Desa Rawan Diselewengkan, DJKN Kalbar Minta Pemkab Sintang Pantau Prilaku Kades
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Kepala Kantor Wilayah (Kanwil)Direktorat Jendral Kekayaan Negaran (DJKN) Provinsi Kalbar, Edih Mulyadi (tengah) 

Dana Desa Rawan Diselewengkan, DJKN Kalbar Minta Pemkab Sintang Pantau Prilaku Kades

SINTANG - Kepala Kantor Wilayah (Kanwil)Direktorat Jendral Kekayaan Negaran (DJKN) Provinsi Kalbar, Edih Mulyadi mengaku khawatir dengan fenomena aparatur desa yang rentan menyalahgunakan dana desa.

Edih tidak secara gamblang kabupaten mana yang aparatur desanya diragukan, dia hanya melihat fenomena tersebut di pulau jawa.

"Beberapa pengalaman di pulau jawa, ada fenomena aparat desa sudah mulai banyak yang integritasnya diragukan," kata Edih saat menyerahkan penghargaan WTP kepada Bupati Sintang, Jarot Winarno belum lama ini.

Menurut Edih, pemerintah pusat mentransfer dana desa ke Kabupaten Sintang sebesar Rp 338 miliar untuk 390 desa. Saat ini, realisasinya mencapai Rp 237 miliar. Masih tersisa Rp 101 miliar.

"Dengan ketersediaan waktu cukup singkat, harapan saya ada langkah terobosan, tentu dalam koridor," harap Edih.

Baca: Pengelolaan Dana Desa Harus Transparan, KPK Imbau APIP Tingkatkan Peranan

Baca: Sunaryo Ajak Cakades Gunakan Dana Desa dengan Baik

Baca: Galakkan Transaksi Non Tunai, Perangkat Desa Lebih Mudah Monitoring Dana Desa

Sebagai perwakilan Kemenkeu di Kalbar, DJKN punya tanggungjawab untuk memastikan uang negara benar benar tersalur sesuai dengan pengelolaan dan bermanfaat.

"Dan untuk meningkatkan kelola dana desa di masing masing wilayah, kami sudah melatih untuk memastikan kualitas pengelolaan dana desa aparatu desa," ungkap Edih.

Edih berharap, punya peran lebih dari yang telah dilakukan oleh DJKN.

"Harapan kami Pemkab lebih dari yang kami lakukan, selain tata kelola juga pemanfaatan bagi masyarakat desa. Dan tentu harus lebih dipantau agar prilaku yang mungkin menggangu integritas atau memperkaya diri sendiri dan kelompoknya bisa bisa diminimalisir," pinta Edih.

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: Agus Pujianto
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved