Dorong Kenaikan Tarif Angkutan Penyeberangan, Bambang: Tidak Berdampak Terhadap Harga Barang

Kementrian Perhubungan (Kemenhub) telah melakukan uji publik sebagai tindak lanjut agar wacana pemerintah untuk menaikkan tarif angkutan

Dorong Kenaikan Tarif Angkutan Penyeberangan, Bambang: Tidak Berdampak Terhadap Harga Barang
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Anggota DPR RI Periode 2014-2019, Bambang Haryo Soekartono. 

Dorong Pemerintah Segera Naikkan Tarif Angkutan Penyeberangan, Bambang: Tidak Berdampak Terhadap Harga Barang

Kementrian Perhubungan (Kemenhub) telah melakukan uji publik sebagai tindak lanjut agar wacana pemerintah untuk menaikkan tarif angkutan penyeberangan sebesar 28 persen segera direalisasikan.

Menurut anggota DPR RI periode 2014-2019, Bambang Haryo kebijakan pemerintah yang akan menaikkan 28 persen itu tidak sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah dengan Gabungan Pengusaha Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) yakni 38 persen.

Menurut dia, angka itu juga masih dibawah kebutuhan operator penyebrangan sebab menggunakan asumsi utilisasi operasi kapal 70 persen.

"Kondisi rill utilisasi kapal saat ini hanya 55 persen, sehingga kenaikan tarif seharusnya minimal 50 persen. Gasdap memilih mengalah, dan mereka meminta kenaikan tersebut bertahap dan pertama kali harus signifikan," ujarnya, Sabtu (19/10).

Baca: Sopir Angkutan Keluhkan Kelangkaan Solar di Sambas

Baca: Bupati Landak Hibahkan Bus Angkutan Untuk Desa Hilir Kantor

Baca: Dukung Pembatasan Operasi Angkutan Barang, Ini Komentar Pengamat

Menurut dia, saat ini biaya angkutan penyeberangan di Indonesia masih yang terendah di seluruh dunia, yakni hanya Rp 700 per mil. Jauh berbeda dengan Philippina misalnya, Rp 4000 per mil, dan Thailand Rp 3500 per mil.

"Sementara biaya operasional kapal di seluruh dunia relatif sama dengan Indonesia, karena menyesuaikan nilai mata uang dollar, jadi tarif yang rendah itu cenderung membuat usaha angkutan penyeberangan menjadi tidak stabil," paparnya.

Bambang mendorong pemerintah segera menaikkan tarif angkutan penyeberangan tanpa ada politisi lagi, dan kenaikkan nya juga harus sesuai dengan kesepakatan bersama Gapasdap yakni 38 persen.

Lebih jauh, dia menjelaskan bahwa kenaikan tarif angkutan penyeberangan tidak akan berdampak signifikan terhadap harga barang yang di angkut, sehingga tidak perlu dikhawatirkan.

"Sebagai gambaran, apabila satu unit truk mengangkut 30 ton beras, atau senilai Rp 300 juta, 30 ton dikalikan harga beras Rp 10 ribu, maka akan membayar tarif Rp 150 ribu lebih tinggi dari sebelumnya. Berarti dampak kenaikan itu terhadap harga beras hanya Rp 5 per kilogram, atau hanya 0.005 persen saja," paparnya.

Jika dikaitkan bagi pengguna jasa angkutan mungkin kenaikan ini sangat kecil, tetapi kaya Bambang, jika dikaitkan dengan operator angkutan penyeberangan maka itu sangatlah berarti untuk menjaga keberlangsungan usaha mereka.

Jika pemerintah tetap menaikkan harga angkutan penyeberangan dibawah kesepakatan Gapasdap, maka kata Bambang, pemerintah harus memberikan subsidi kepada operasional penyebaran untuk menutup kekurangan yang dialami.

"Harus ada Public Service Obligation (PSO) atau subsidi kepada operator angkutan penyeberangan ini jika kenaikan tidak sesuai dengan kesepakatan dengan Gapasdap," ujarnya.

Menurutnya, subsidi itu adalah hal yang wajar, sebab angkutan penyeberangan merupakan pendukung vital infrastruktur yang juga menjadi tanggung jawab pemerintah.

Penulis: Anggita Putri
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved