Citizen Reporter

BEM Untan Gelar Diskusi Membahas 'Masa Depan KPK Pasca Penetapan Undang-undang KPK'

Dasar pembentukan KPK adalah sebagai amanah dari TAP MPRS NO XI tahun 1998 tentang penghapusan KKN.

BEM Untan Gelar Diskusi Membahas 'Masa Depan KPK Pasca Penetapan Undang-undang KPK'
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Tanjungpura Pontianak menggelar diskusi SMART (Serikat Dialektika Mahasiswa) yang membahas mengenai "Masa Depan KPK Pasca Penetapan Undang-undang KPK", Kamis (17/10/2019). 

Citizen Reporter

Menteri Kajian Strategi dan Advokasi BEM Untan, Reno Rianto

PONTIANAK - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Tanjungpura Pontianak menggelar diskusi SMART (Serikat Dialektika Mahasiswa) yang membahas mengenai "Masa Depan KPK Pasca Penetapan Undang-undang KPK", Kamis (17/10/2019).

Adapun pemateri dalam kegiatan diskusi ini disampaikan langsung, oleh dua orang pakar ahli Hukum dari Fakultas Hukum Untan, yakni pakar Hukum Tata Negara, Dr. Rommy Patra, S.H., M.H, lalu kemudian pakar Hukum Pidana, Dr. Hermansyah, S.H, M.Hum.

Baca: VIDEO: Pembunuh Kepsek Ditetapkan Tersangka, Berikut Penjelasan Kapolres Sintang

Baca: Kronologi Kecelakaan Maut Ambulans di Jalan Raya Sintang-Pontianak, Dua Pengendara Motor Tewas

Diskusi yang juga dihadiri oleh 66 orang Mahasiswa dari berbagai Universitas yang ada di Kalimantan Barat ini, menetapkan beberapa point hasil dari diskusi tersebut, di antaranya:

1. RUU KPK yang telah disahkan tidak termasuk kedalam agenda PROLEGNAS (Program Legislasi Nasional) DPR sehingga dalam pembentukan nya terlalu tergesa-gesa yaitu hanya dalam waktu 13 hari.

2. Dalam pembuatannya pun tidak melibatkan publik sebagai objek hukum dari pada UU tersebut.

3. UU KPK seharus nya menguatkan independensi KPK bukan malah melemahkan fungsi kerja
dari KPK itu sendiri hal tersebut dapat kita lihat dari isi pasal dalam UU KPK yang secara jelas telah melemah posisi KPK sebagai lembaga independen dalam memberantas korupsi.

4. Dasar pembentukan KPK adalah sebagai amanah dari TAP MPRS NO XI tahun 1998 tentang penghapusan KKN.

5. Seharus nya DPR dalam membuat sebuah UU harus memperhatikan alur pembentukan UU, yaitu:
a. Perencanaan
b. Pembahasan
c. Persetujuan
d. Pengesahan
e. Pengundangan

Halaman
12
Penulis: Muzammilul Abrori
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved