Pemkab Landak Sosialisasikan PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang Baru

Adanya peraturan pemerintah yang baru ini dibuat untuk menjaga tiga pilar tata pengelolaan keuangan daerah.

Pemkab Landak Sosialisasikan PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang Baru
TRIBUNPONTIANAK/ALFON PARDOSI
Pemkab Landak Sosialisasikan PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang Baru 

Pemkab Landak Sosialisasikan PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang Baru

LANDAK - Pemerintah Kabupaten Landak melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), melakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah pada Kamis (17/10/2019).

Sosialisasi diberikan kepada 218 orang terdiri dari pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Landak, Inspektur, para Staf Ahli Bupati Landak, Asisten Sekda kabupaten Landak, Kepala OPD se Kabupaten Landak, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara pengeluaran dan penerimaan pada SKPD, Puskesmas, BLUD, Pengurus barang, dan penyimpan barang.

Acara Sosialisasi dibuka oleh Sekretaris Daerah Landak Vinsensius di Aula Besar Kantor Bupati Landak.

Baca: VIDEO: Sosialisasi Permendikbud Nomor 32 Tahun 2019 di Kapuas Hulu

Baca: Sosialisasi Pengawasan Mutu Pangan Segar di Kapuas Hulu, Ini Penjelasan Kadis

Dengan menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Landak Benediktus mengatakan, tujuan diadakan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah ini untuk memberikan pemahaman tentang dampak penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 di kabupaten Landak.

"Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman tentang dampak dan cara mengantisipasi penerapan peraturan pemerintah yang tergolong baru ini," kata Benediktus.

Benediktus menambahkan bahwa dibuatnya Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 ini untuk menyempurnakan aturan tentang pengelolaan keuangan sebelumnya yang diatur dalam PP nomor 58 tahun 2005.

Sementara itu Bupati Landak yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Landak, Vinsensius menyampaikan dengan adanya peraturan pemerintah yang baru ini dibuat untuk menjaga tiga pilar tata pengelolaan keuangan daerah.

"Peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 yang baru ini dibuat untuk menjaga tiga pilar tata pengelolaan keuangan daerah yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif," ujar Vinsensius.

Halaman
12
Penulis: Alfon Pardosi
Editor: Wahidin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved