FGD Manfaat Teknologi Informasi Dalam Mewujudkan Desa Mandiri di Provinsi Kalbar

Kegiatan Fokus Group Discussion (FGD) yang mengusung tema Teknologi Informasi Dalam Mewujudkan Desa Mandiri di Provinsi Kalbar

FGD Manfaat Teknologi Informasi Dalam Mewujudkan Desa Mandiri di Provinsi Kalbar
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Kapolda Kalbar menyampaikan materi Focus Group Discussion (FGD) mengusung tema Teknologi Informasi Dalam Mewujudkan Desa Mandiri, di Hotel Ibis, Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Rabu (16/10/2019). (Istimewa) 

“Pemerintah pusat sesuai nawacita ke-3 membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, dan gubernur kalbar memiliki kebijakan pembangunan dari desa dengan membangun desa mandiri. Dalam hal ini kepolisian mengiringinya di sektor keamanan,” katanya.

Kapolda menegaskan pemerintah melakukan peningkatan pendanaan di desa karena kini desa tidak lagi menjadi obyek pembangunan melainkan sebagai subjek pembangunan.

Desa mandiri sejatinya adalah desa yang mampu mensejahtrakan diri dan sesamanya dengan bertumpu pada ekonomi, sosial dan ekologi.

Ada 52 indikator indeks desa mandiri yang terbagi dalam 3 dimensi, yaitu dimensi ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan.

“Untuk mewujudkan desa mandiri perlu upaya dan kemauan yang serius dari seluruh pihak melalui kerjasama yang baik dan sinergi dari setiap stakeholders dalam menyatukan visi, misi, persepsi, dan interpretasi menuju desa yang mandiri, termasuk pemanfaatan perkembangan teknologi dan informasi karena hal ini salah satu faktor yang bisa dikatakan sangat mendukung percepatan terwujudnya desa mandiri,” jelasnya.

Polda kalbar mendukung terwujudnya desa mandiri melalui implementasi Pemolisian masyarakat dengan memperhatikan karakteristrik kerawanan daerah provinsi kalimantan barat yang di dominasi oleh wilayah perbatasan, wilayah perairan, dan wilayah pedalaman.

“Maka Polda Kalbar melaksanakan program Polda Kalbar berkibar (berkinerja dengan benar) dengan concern: transnational crime dan environmental crime, dengan prioritas penanganan kejahatan lintas perbatasan, narkoba dan kejahatan lingkungan hidup sebagai extra ordinary crimes; partnership maintenance, yang bertujuan untuk memelihara hubungan dengan masyarakat dan stakeholder di wilayah hukum kalbar, dan public service, yakni akselerasi pelayanan publik melalui penilaian masyarakat terhadap program polda kalbar berkibar,” paparnya.

Penerapan partnership maintenance tergelar mulai dari tingkat polda sampai bhabinkamtibmas di seluruh wilayah pedesaan dengan metode membangun sebuah sinergitas kemitraan mengedepankan pola proaktif - preventif sebagai upaya terdepan dalam penyelesaian permasalahan sosial dengan cara mengidentifikasikan hal-hal yang bisa menimbulkan masalah dan menanganinya sebelum hal tersebut menimbulkan masalah.

“Polri sebagai problem solver guna menciptakan Kamtibmas yang kondusif bagi masyarakat, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang ideal bagi upaya-upaya penciptaan dan pemeliharaan Kamtibmas yang memiliki daya tangkal, daya cegah, dan daya penanggulangan terhadap setiap ancaman dan gangguan Kamtibmas guna mewujudkan masyarakat patuh dan sadar hukum yang tinggi, serta masyarakat yang memiliki tingkat partisipasi yang tinggi untuk membantu dan bersama-sama menciptakan dan memelihara Kamtibmas,” harapnya.

Perkembangan dan dinamika masyarakat saat ini sangat dipengaruhi isu – isu berkembanganya teknologi dan komunikasi sampai ke pelosok pedesaan, informasi dan keterbukaan publik membawa perubahan kehidupan sosial bermasyarakat, yang tentunya dapat menimbulkan kerawanan kamtibmas, selain dampak positif juga dapat membawa dampak yang negatif, sebagai contoh, penyebaran hoaks maupun hate speech.

Halaman
123
Penulis: Destriadi Yunas Jumasani
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved