Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sosialiasi Generasi Berencana Pada Masyarakat

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kabupaten Sambas, memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang Generasi Berencana

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sosialiasi Generasi Berencana Pada Masyarakat
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Bela Negara Kepada Warga Desa Jirak. (Istimewa) 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sosialiasi Generasi Berencana Pada Masyarakat

SAMBAS - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kabupaten Sambas, memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang Generasi Berencana, kepada warga masyarakat Desa Jirak, Rabu (16/10/2019).

Kegiatan itu dilaksanakan dalam rangka mendukung Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-106.

Kegiatan penyuluhan tersebut diikuti oleh puluhan warga masyarakat yang tergabung dalam Satgas TMMD ke-106 Kabupaten Sambas.

Pelayanan Masyarakat DPPKB, Iskandar mengatakan, saat penyuluhan lebih menekankan materi tentang GENRE (Generasi Berencana).

“Generasi berencana adalah suatu program untuk menciptakan tegar remaja atau remaja yang berperilaku sehat,” ujarnya.

Baca: Masyarakat Desa Jirak Dapat Penyuluhan KB Kesehatan dari Satgas TMMD

Baca: Warga dan Satgas TMMD 106 Bahu Membahu Mengerjakan Galian Lobang Pondasi Jembatan

Baca: Bupati Atbah Lantik Dewan Kehormatan PMI Sambas

Ia menjelaskan, pada dasarnya untuk untuk mewujudkan Remaja Generasi Berencana

Maka masyarakat harus menghindari 3 (Tiga) ancaman mendasar yang dapat merusak generasi muda.

Ketiga ancaman tersebut, kata dia, pada umumnya dapat disebabkan dari pergaulan bebas di lingkungannya.

"Pada prinsipnya perilaku yang dapat merusak generasi muda tersebut diantaranya seks bebas, penyalahgunaan narkoba, sehingga dapat mengakibatkan pelaku terjangkit dan mengidap HIV/AIDS," ungkapnya.

“Sampai saat ini HIV/AIDS belum ditemukan obatnya,” sambungnya.

Pada kesempatan itu, ia juga mengatakan jika DP2KB Kabupaten Sambas bersama dengan Pemerintah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk menghindari hal ketiga ancaman mendasar itu.

"Program aturan menikah untuk wanita minimal diusia 21 tahun dan laki laki 25 tahun, agar jarak kelahiran tidak terlalu dekat dan memberikan dampak yg baik untuk masyarakat,” tutupnya.

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: M Wawan Gunawan
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved