Pokja Rumah Demokrasi Minta Kemendagri Evaluasi Kabupaten/Kota Yang Lalai Bahas NPHD

Giat menjelaskan, beberapa daerah di Indonesia termasuk di Kalimantan Barat terkesan lalai dan lambat membahas NPHD.

Pokja Rumah Demokrasi Minta Kemendagri Evaluasi Kabupaten/Kota Yang Lalai Bahas NPHD
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Giat Anshorrahman 
Pokja Rumah Demokrasi Minta Kemendagri Evaluasi Kabupaten/Kota Yang Lalai Bahas NPHD

SAMBAS - Sekretaris Kelompok Kerja (Pokja) Rumah Demokrasi Kalimantan Barat, Giat Anshorrahman meminta kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengevaluasi pelaksanaan pembahasan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di berbagai wilayah di Indonesia.

Giat menjelaskan, beberapa daerah di Indonesia termasuk di Kalimantan Barat terkesan lalai dan lambat membahas NPHD.

Akibatnya, beberapa daerah baru menyepakati NPHD ketika sudah lewat dari batas waktu yang di tentukan yaitu 1 Oktober.

"Harusnya Kemendagri melakukan evaluasi dan berikan teguran terhadap Pemda yang lambat dalam menyetujui dan menganggarkan anggaran pilkada serentak," ujarnya, Rabu (16/10/2019).

Baca: Dua Truk Kratom Tujuan Pontianak Diamankan Polisi, BNN Tegaskan Belum Ada Dasar Hukumnya

Baca: Akademisi Universitas Trisakti Dr Sarfilianty Anggiani Jadi Pemateri FGD di UPB Pontianak


Giat menjelaskan, akibat dari keterlambatan itu adalah akhirnya Kemendagri memanjangkan batas waktu pembahasan hingga 14 Oktober kemarin.

"Artinya apa? ada daerah-daerah yang tidak taat dengan perintah dan peraturan yang ada sehingga harus di perpanjang," tegas Giat Anshorrahman.

Meski mengaku tidak menggangu persiapan dan tahapan pilkada karena baru akan di mulai pada 1 November mendatang. Akan tetapi, menurut giat hal-hal yang seperti itu hanya membuat energi KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu habis.

Padahal mereka harus mempersiapkan diri untuk menghadapi pelaksanaan tahapan pilkada yang di mulai 1 November mendatang.

"Tahapan tidak ada yang terganggu, kita sama-sama tahu kalau tahapan baru mulai 1 November. Tapi waktu yang seharusnya bisa di maksimalkan untuk persiapan pelaksanaan tahapan, justru habis karena yang seperti itu," kata Giat Anshorrahman.

Ambil pelajaran

Lebih lanjut ia mengatakan, kasus seperti yang terjadi di Sambas dan beberapa Kabupaten lainnya harus di jadikan pembelajaran bagi semua pihak.

"Cukuplah yang seperti di Sambas dan beberapa daerah lain menjadi pengalaman dan pelajaran. Jangan sampai kedepan hal serupa kembali terjadi. Karena tidak baik untuk di konsumsi publik," katanya.

Meski sudah di sepakati, seperti halnya anggaran untuk pengawasan pemilu di Pilkada Sambas. Giat mengatakan jumlah Rp 15 Miliar itu harus di cukup-cukupi.

"Bawaslu Sambas misalnya, di anggarkan 15 Miliar. Itu harus di cukup-cukupi, karena kemarin mereka menganggarkan anggaran lebih besar dari itu," beber Giat Anshorrahman.

"Artinya, Hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan harus tetap maksimal dilakukan. Dan jika nanti ada kekurangan anggaran untuk pengawasan di Bawaslu atau untuk pelaksanaan di KPU. Menurut saya Pemda juga harus bertanggungjawab, dan mereka harus memenuhi kekurangan tersebut," tegas alumni IKIP PGRI Pontianak itu.

Giat menegaskan, kesusksesan pemilu bukan saja di nilai dari tingginya angka partisipasi masyarakat. Tapi penilaian dari segi anggaran dan juga dukungan semua pihak termasuk di dalamnya.

Sehingga wajar, bagi daerah yang melaksanakan pemilu harus mendukung penuh pelaksanaan pemilu. Lantaran lima tahun kedepan, daerah tersebut yang mendapatkan manfaat dan merasakan kebijakan dari pelaksanaan Pilkada.

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: M Wawan Gunawan
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved