Lima Kali Berturut-turut Raih WTP, Pemkab Sanggau dapat Reward Dana Insentif
Kalau anggarannya dari APBD, apakah menjadi aset daerah ataukah kita serahkan kepihak lain
Penulis: Hendri Chornelius | Editor: Jamadin
lihat foto
Lima Kali Berturut-turut Raih WTP, Pemkab Sanggau dapat Reward Dana Insentif
SANGGAU - Lima kali berturut-berturut Pemerintah Kabupaten Sanggau mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Penyerahan piagam WTP dilakukan oleh Menteri Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kabupaten Sanggau kepada Bupati Sanggau, Paolus Hadi di ruang kerjanya, Rabu (16/10/2019).
Kepala KPPN Kabupaten Sanggau, Bulus Lumban Gaol menyampaikan, penyerahan piagam WTP dilakukan terkait laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau tahun anggaran 2018.
"Ini merupakan penghargaan Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara,"katanya.
Baca: Jelang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Polres Singkawang Gelar Pasukan
Baca: Perkuat Kesiapsiagaan Personel di Lapangan, Kapolres Landak Latih Gunakan Tongkat dan Borgol
Sebelumnya penyerahan piagam WTP biasanya diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan kepada pimpinan di daerah, tetapi untuk tahun ini diserahkan oleh Direktorat Jendral Perbendaharaan kepada Bupati.
"Ini adalah capaian dari kinerja pengelola keuangan untuk APBD tahun anggaran 2018," tuturnya.
Dikatakanya, atas keberhasilan Pemkab Sanggau mempertahan WTP berturut-turut, Kementerian Keuangan akan memberikan reward dalam bentuk dana insentif daerah.
"Nanti itu masuknya ditahun 2020 ataupun mungkin ditahun 2019 kemarim itu sudah ada," tegasnya.
Ia belum memastikan besaran nominal yang diberikan terkait berapa besaran dana intensif daerah yang akan diberikan kepada Pemkab yang mampu mempertahakan WTP.
"Saya belum bisa memastikan, tapi kalau Tahun-tahun sebelumnya minimal Rp 5 milyar. Untuk tahun ini bisa lebih atau bisa sama seperti tahun sebelumnya,"jelasnya.
Baca: HUT Pemkot Singkawang ke-18, Ini Harapan Ketua STIH Nurzia
Sementara itu, Bupati Sanggau Paolus Hadi menyampaikan, Persoalan aset menjadi tantangan kedepan yang akan menjadi fokus penyelesaian yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau.
"Kemarin juga pada saat rapat pimpinan OPD saya minta dibenahi, karena persoalan aset inikan tidak simpel. Kemudian yang penting dari aset ini juga siapa punya siapa. Kalau anggarannya dari APBD, apakah menjadi aset daerah ataukah kita serahkan kepihak lain, "ujarnya.
Misalnya, kata PH sapaan akrabnya, ada belanja untuk masyarakat, beli handtracktor, ketika kita serahkan ke masyarakat melalui kelompok tani harus ada bukti penyerahan.
"Bearti itu sudah menjadi kelompok tani. Hal-hal seperti itulah yang kita benahi sekarang," pungkasnya.
Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak
