Kunjungi Wamena, Mendikbud Pastikan Kegiatan Belajar Mengajar Kembali Normal
Mendikbud mengapresiasi kembali terselenggaranya kegiatan belajar mengajar seperti biasa di beberapa sekolah yang dikunjunginya.
Penulis: Maudy Asri Gita Utami | Editor: Maudy Asri Gita Utami
lihat foto
Citizen Reporter
Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kunjungi Wamena, Mendikbud Pastikan Kegiatan Belajar Mengajar Kembali Normal
PONTIANAK- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy memastikan pemulihan kegiatan belajar mengajar (KBM) kembali normal pascakonflik sosial di Wamena, Papua.
Sebagaimana dilaporkan oleh media dan aparat, kegiatan belajar mengajar (KBM) sempat terhenti karena bangunan sekolah yang rusak, serta terjadinya pengungsian guru dan siswa ke luar Wamena.
Mendikbud mengapresiasi kembali terselenggaranya kegiatan belajar mengajar seperti biasa di beberapa sekolah yang dikunjunginya.
Baca: Kemendikbud Hadirkan Digitalisasi Sekolah di Papua
Baca: Dosen dan Mahasiswa Untan Ajarkan Bahasa Mandarin kepada Anak-Anak Kampung Beting
Hal ini sejalan dengan instruksi Bupati Jayawijaya, Jhon Robert Banoa, bahwa per 7 Oktober KBM di Kota Wamena harus sudah dimulai.
"Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati atas kerja kerasnya, kerusuhan pada tanggal 23 September sudah bisa diatasi, dan lebih khusus, anak-anak sudah bisa bersekolah seperti biasa," disampaikan Mendikbud di tengah-tengah masyarakat Wamena yang hadir di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Neheri 2 Wamena, pada Selasa (15/10/2019).
Mendikbud menekankan bahwa pelayanan pendidikan tidak boleh terhenti di tengah situasi konflik yang terjadi di Nduga dan Wamena, Papua.
Sehingga hak-hak anak Papua tetap terpenuhi demi masa depan mereka.
"Saya minta kalau ada temen-temennya yang belum masuk sekolah harus diajak kembali, terutama dari luar yang mengungsi, yang belum tertampung supaya ditampung. Kemudian kalau ada anak dari Wamena yang sekarang keluar juga bersama orang tuanya supaya diajak, diminta balik ke Wamena," ajak Mendikbud.
Untuk itu, Mendikbud berkoordinasi dengan Panglima TNI dan Kapolri untuk menjamin keselamatan dan keamaan guru, tenaga pendidik, dan siswa di daerah konflik di Papua.
"Insyaallah sudah aman. Kapolres sudah menjamin keadaan di Wamena sudah membaik," katanya.
Mengenai kondisi sekolah yang rusak, Mendikbud berkomitmen untuk merehabilitasi sekolah-sekolah yang rusak akibat kerusuhan di Wamena untuk menjamin proses belajar mengajar di sekolah.
Dari 50 satuan pendidikan yang ada, 23 di antaranya mengalami kerusakan.
Sebanyak lima Sekolah Dasar (SD), sepuluh Sekolah Menengah Pertama (SMP), lima Sekolah Menengah Atas (SMA) dan tiga Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mengalami kerusakan pada sarana dan prasarana sekolah. Kerusakan meliputi ringan dan sedang, seperti kaca jendela ruang kelas, pintu, papan nama sekolah.
Satu gedung ruang kepala SMP YPPK St. Thomas dilaporkan habis dibakar.
Kepala SMPN 2 Wamena, Kornae Paragaje mengatakan, pada saat konflik terjadi para guru dan siswa merasa ketakutan hingga mengungsi keluar Kota Wamena, seperti Jayapura, Merauke hingga luar Papua.
"Kejadian tanggal 23 September itu, membuat kami, semua guru dan siswa semua lari. Dari 30 guru yang ada di sekolah kami, saat ini hanya 10 guru yang tersisa. Sekolah kita dirusakin, semua kaca-kaca dikasih hancur," ungkap Kepala Sekolah (Kepsek) Kornae.
Saat ini, masih ada 5 guru SD, 60 guru SMP, 59 guru SMA, dan 30 guru SMK masih mengungsi, lanjutnya.
Selain sarana dan prasarana pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bekerja sama dengan World Vision Indonesia (WVI), Kementerian Sosial, TNI, Polda, dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada (UGM) akan melakukan konseling dan _trauma healing_ bagi guru dan siswa korban konflik sosial.
Kegiatan akan terus dilakukan hingga waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan tercukupi.
Pada kunjungan kerja ke Papua kali ini, Mendikbud juga menyaksikan percepatan pencairan dana manfaat Program Indonesia Pintar (PIP) kepada 87 siswa SD, 423 siswa SMP, 20 siswa SMA dan 500 siswa SMK.
Sebagai program prioritas pemerintah, PIP membantu peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu agar tidak putus sekolah hingga lulus di jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
"Kartu ini, anak-anakku, bisa berlaku hingga SMA dan SMK. Jadi kalau sekarang menerima masih SD, nanti melanjutkan SMP juga akan masih mendapatkannya hingga SMA dan SMK. Sehingga tidak boleh putus sekolah," pesan Mendikbud.
Mendikbud juga berpesan agar para penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) dapat menggunakan dananya secara cermat, hemat dan penuh perhitungan.
"Jangan boros, gunakan sesuai dengan kebutuhan dan gunakan keperluannya untuk sekolah," pesan Mendikbud.
Saat ini, KIP telah berupa kartu yang dapat digunakan pada Anjungan Tunai Mandiri (ATM) untuk mudahkan penerima mencairkan dana bantuan pendidikan.
Para guru pendamping diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pemanfaatan fasilitas perbankan.
"Tidak semua dana PIP harus dibelanjakan, karena itu kalau memang tidak diperlukan boleh ditabung di masing-masing rekening kartunya. Sehingga pada saatnya, jika dibutuhkan bisa digunakan," ujar Mendikbud.
Yoel Gombo misalnya, siswa kelas X SMK YSO Ninabua Wamena ini, akan menggunakan dana PIP untuk membantu usaha ternak orang tuanya sehingga dengan usahanya tersebut bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
"Jadi supaya bisa kuliah, uangnya dari hasil usaha ternak, dari bantuan Pak Menteri," ujarnya.
Yoel berharap, pencairan penerimaan dana PIP dari pusat bisa berjalan lancar.
"Kita ingin, kita bisa sekolah dengan baik, jadi bantuan pemerintah kita bisa sekolah, baik anak-anak Papua dan non Papua juga, untuk masa depan Papua dan Negara," ucapnya. (*)
Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak
