Kasatpol PP Turunkan Sejumlah Personel Amankan Aset Rumah Jabatan Kadis Nakertran

Sejumlah personel Satpol PP Provinsi Kalbar diturunkan untuk melakukan pengamanan aset rumah jabatan Kepala Dinas Ketenagakerjaan

Kasatpol PP Turunkan Sejumlah Personel Amankan Aset Rumah Jabatan Kadis Nakertran
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/SYAHRONI
Plang yang dipasang pada rumah yanng merupakan aset Pemprov Kalbar yang sebelumnya dikuasi mantan pejabat. 

Kasatpol PP Turunkan Sejumlah Personel Amankan Aset Rumah Jabatan Kadis Nakertran

PONTIANAK - Sejumlah personel Satpol PP Provinsi Kalbar diturunkan untuk melakukan pengamanan aset rumah jabatan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang terletak di Jalan Sungai Raya Dalam.

Rumah jabatan tersebut ditempati oleh Mantan Kadis Nakertran yang telah pensiun sejak 2011 lalu. Sekitar sembilan tahun mantan pejabat ini tinggal rumah milik pemerintah, setelah melalui proses panjang akhirnya ia menyerahkan kembali pada Pemprov Kalbar.

"Hari ini lebih pada pemasangan plang untuk pengamanan aset, karena pejabat yang bersangkutan dengan sukarela kemarin menyerahkan kunci beserta menandatangani berita acara penyerahan setelah melalui proses panjang," ucap Golda Marganda Purba saat diwawancarai, Rabu (16/10/2019).

Ia menegaskan memang prosesnya pengamanan aset rumah jabatan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi ini sangat panjang.

Baca: Satpol PP Kapuas Hulu Tunjukkan Peduli Lingkungan Bersih

Baca: Satpol PP Pantau Ketertiban Pemilik Kios Nusa Indah II dengan Mobil Damkar

Baca: Tersus Ilegal Kembali Beroperasi, Dishub Akan Koordinasi dengan Satpol PP

"Kemarin beliau datang di Kantor Dinakertran melakukan rapat terpadu dan kami berikan apresiasi pada beliau, ini adalah contoh bagi mantan pejabat lainnya yang masih menguasi aset," ujar Golda.

Golda menegaskan hal semacam inilah seharusnya dicontoh yang lainnya dengan mengembalikan sukarela tanpa adanya paksaan saat eksekusi.

Ia menambahkan masih banyak aset yang harus ditertibkan, bahkan dalam penertiban ini didampingi oleh Korsupgah KPK.

"Dalam hal ini, Korsupgah KPK memberikan pendampingan untuk penanganan dan pengamanan barang milik daerah,"tegasnya.

Golda menuturkan alasan para mantan pejabat masih menguasai aset lantaran dahulu, ada kepala dinas yang mendapatkan dum atau hak milik, sehingga mereka yang masih menguasai aset saat ini berusaha juga mendapatkan dum.

Namun setelah melalui proses, PTUN, Banding hingga Kasasi Pemprov dinyatakan menang.

"Mantan Kadis Naker telah menyerahkan langsung, jadi kita apresiasi dan hari ini lebih pada pengamanan aset saja," tegasnya.

Mantan Kadis Naker, Maksum Jauhari sudah pensiun sejak 2011 lalu dan setelah melalui proses panjang serta kalah pada pengadilan sehingga menyerahkan aset pada Pemprov Kalbar.

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: Syahroni
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved